pusat informasi jaminan kesehatan indonesia
Username dan password tidak cocok
Email sudah terdaftar
* Untuk User Dokter
** Untuk User Faskes
*** Untuk User Peneliti

Anda tidak berhak masuk ke subforum ini

HOT ISSUE

SBY:

02 March 2014 | comment(0)

Terhitung mulai besok, tanggal 1 Januari 2014, pada tahap awal, kita berikan pelayanan kesehatan kepada 121 juta peserta atau setara dengan 48 persen jumlah penduduk Indonesia. Ini merupakan lompatan besar yang dilakukan negara kita sejak Indonesia merdeka,”kata Presiden pada acara peresmian BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta peluncuran program Jaminan Kesehatan Nasional di Istana Bogor, Selasa 31 Desember 2013.

“Dengan cakupan pelayanan sebesar itu program ini tidak akan tertandingi oleh lembaga asuransi manapun,”tambahnya.


 

Pada tahap awal, jaminan pelayanan kesehatan akan dinikmati oleh 86,4 juta jiwa kepesertaan Jamkesmas untuk rakyat miskin; 11 juta jiwa untuk jaminan kesehatan daerah; 16 juta peserta Askes; 7 juta peserta Jamsostek; dan 1,2 juta peserta dari unsur TNI dan Polri. Insya Allah, pada tahap kedua, paling lambat tanggal 1 Januari 2019, seluruh rakyat Indonesia telah menjadi peserta BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta Sistem Jaminan Sosial Nasional  diresmikan pada hari ini,menurut Presiden”merupakan bagian dari komitmen pemerintahan yang iapimpin, untuk menjamin seluruh rakyat Indonesia dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak”.

 Menurut SBY, keinginan dan harapan rakyat, agar mereka mendapat perlindungan atas resiko ekonomi, baik karena sakit, kecelakaan kerja, memasuki hari tua, dan pensiun,akan dapatdipenuhi melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Selanjutnya Presiden menjelaskan bahwa sejak sembilan tahun yang lalu, kita telah memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Namun dalam implementasinya, ternyata tidaklah mudah. Banyak perangkat regulasi dan aspek teknis operasional yang harus disiapkan, dan dirumuskan secara jelas, terukur, dan terencana, agar dapat diterapkan dengan baik dan tepat sasaran. Juga diperlukan anggaran yang cukup guna membantu dan menanggung iuran asuransi bagi saudara-saudara kita golongan miskin, tidak mampu dan kaum rentan.

Melalui proses yang cukup panjang,  sepuluh tahun kemudian, tepat di awal tahun 2014 esok hari,   amanat Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional  dapat dijalankan.

DUA ASPEK YANG DIPERSIAPKAN

Selama hampir sepuluh tahun, pemerintah bekerja keras, agar semua persiapan itu matang dan program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia.

“Ada dua aspek yang telah disiapkan oleh pemerintah,”kata Presiden.

 Pertama, aspek regulasidengan  menerbitkan berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sebagai landasan hukum, agar program jaminan sosial oleh BPJS segera dapat diterapkan.

Kedua, aspek teknis operasional. Kita sudah belajar banyak dari pengalaman badan penyelenggara seperti PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, PT. TASPEN, dan PT. ASABRI. Kita juga dapat mengambil pengalaman dari penyelenggaran jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Simulasi dan perencanaan juga telah dilakukan.

Presiden yakin bahwa  PT. ASKES dan PT. JAMSOSTEK dengan segudang pengalamannya, telah siap menjadi BPJS yang profesional, yang mengutamakan pelayanan prima berkualitas dan berkelas dunia. Dengan kepesertaan yang jumlahnya besar dan cakupan pelayanannya yang luas, penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS di negara kita, diharapkan memberikan manfaat dan keuntungan yang besar bagi para anggotanya. Selain itu, BPJS juga dapat menjadi model dan sekaligus best practices bagi negara-negara lain di dunia.

RAKYAT MISKIN GRATIS BEROBAT

Lebih lanjut Presiden menyatakan “Melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ini, saya tidak ingin mendengar ada para pekerja yang tidak terlindungi. Saya juga tidak mau mendengar adanya laporan bahwa rakyat kurang mampu ditolak oleh rumah sakit dan tidak bisa berobat karena alasan biaya”.

Karena, tugas  BPJS Kesehatan salah satunya adalah untuk memberikan perlindungan kesehatan pada rakyat miskin. Rakyat miskin dapat berobat dan dirawat secara gratis di Puskesmas dan Rumah Sakit.

 “Sekali lagi saya tekankan, rakyat miskin gratis berobat dan dijamin oleh BPJS,“kata Persiden menegaskan.

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional di bidang kesehatan. Kedua BPJS ini kita tujukan untuk memberikan jaminan sosial dan kesehatan secara lebih merata, lebih adil, dan dirasakan manfaatnya secara nyata oleh seluruh rakyat Indonesia.

“BPJS Kesehatan insya Allah kita tetapkan mulai berlaku secara efektif esok hari, tepat tanggal 1 Januari 2014.”ungkap SBY.

Sebagaimana pernah ia kemukakan pada acara Gerakan Sadar Memiliki Jaminan Kesehatan, Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Sukabumi, Jawa Barat, tanggal 21 Oktober 2013 yang lalu, BPJS Kesehatan menjadi langkah penting bagi kita untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih layak dan lebih baik, terutama untuk masyarakat lapisan bawah.

 Rakyat miskin dapat berobat dan dirawat secara gratis di Puskesmas dan Rumah Sakit. Sekali lagi saya tekankan, rakyat miskin gratis berobat dan dijamin oleh BPJS.

Inilah salah satu tujuan utama adanya BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan juga ingin memenuhi hak hidup sehat bagi seluruh penduduk tanpa terkecuali. Ini pulalah jawaban pemerintah atas harapan dan keinginan seluruh rakyat Indonesia memiliki perlindungan kesehatan. Dengan perluasan pelayanan kesehatan ini, pemerintah berharap tidak ada lagi kekhawatiran dan rasa was-was bagi masyarakat yang tidak mampu dan para pekerja untuk mendapatkan jaminan kesehatannya.

LEBIH FLEKSIBEL DAN MANDIRI

BPJS Kesehatan dihadirkan untuk mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial yang bersifat nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. BPJS Kesehatan memberikan jaminan kesehatan yang layak bagi pesertanya, berdasarkan prinsip kegotong royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan yang bersifat wajib serta dana amanat. BPJS Kesehatan memiliki tingkat pelayanan yang lebih maju, lebih profesional, serta cakupan yang jauh lebih luas. BPJS Kesehatan juga lebih fleksibel dan lebih mandiri dalam pengelolaan keuangannya.

Selain BPJS Kesehatan, hari ini Presiden meresmikan pula BPJS Ketenagakerjaan. Namun, BPJS Ketenagakerjaan baru akan mulai beroperasi pada tanggal 1 Juli 2015. Sebelum tanggal 1 Juli 2015, PT. JAMSOSTEK tetap memberikan pelayanan kepada peserta lama, kecuali jaminan pemeliharaan kesehatan yang telah dipindahkan ke BPJS Kesehatan.

Untuk itu, Presidenminta kepada PT. JAMSOSTEK untuk segera mempersiapkan diri sebaiknya-baik-nya agar pada saatnya dapat mengemban tugas yang mulia ini. Program Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, tentu lebih beragam dengan segudang tantangan yang tidak kalah besar dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Dari apa yang dikemukakan tadi, Presidenminta Menko Kesra beserta para menteri terkait dan jajaran pengelola BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyukseskan pelaksanaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Pedomani amanat Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan.

Pastikan pula proses transisi menuju BPJS Kesehatan berlangsung lancar, dan tidak menghambat layanan kesehatan yang berkualitas bagi peserta Askes, Jamsostek, ASABRI, Jamkesmas dan Jamkesda. Perluas manfaat bagi para peserta, agar mereka dapat menikmati fasilitas yang sama di seluruh rumah sakit tanpa terkecuali. Jangan sampai mereka tidak dapat menikmati pelayanan kesehatan. Untuk itu, BPJS harus sudah siap melakukan proses transformasi yang besar ini.

Seluruh jajaran pemerintahan terkait juga perlu bekerja keras agar sasaran pencapaian universal health coverage pada tahun 2019 mendatang dapat diwujudkan. Pada tahun 2019, seluruh rakyat Indonesia, termasuk warga negara lain yang bekerja di negeri kita paling singkat enam bulan dan telah membayar iuran, sudah memiliki jaminan kesehatan.

BPJS Ketenagakerjaan sebagai pelaksana empat program jaminan sosial, baik itu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, harus memastikan bahwa pada tahun 2015 mendatang kesemuanya sudah dapat diterapkan dengan baik.

Kepada pengelola BPJS Kesehatan, Presiden  minta agar dapat meningkatkan pemberian layanan kesehatan yang makin profesional, berkualitas dan cepat. Orang sakit tidak dapat menunggu dan mesti segera mendapatkan pelayanan. Permudah urusan administrasi, benahi prosedur dan kembangkan kerja sama dengan seluruh rumah sakit. Tingkatkan profesionalisme yang telah  diterapkan selama ini.

MENDORONG PERKUATAN DJSN

Selanjutnya Presiden menyatakan”Saya juga mendorong perkuatan Dewan Jaminan Sosial Nasional, agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya”.

Kepada pimpinan Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah, Presiden  meminta kepemimpinan dan dukungannya guna memperlancar pelaksanaan program negara ini. “Kita tidak punya waktu banyak. Kita harus bertindak, bukan hanya beretorika. Kita juga harus bekerja keras untuk menyukseskan program besar dan bersejarah ini,tandas Presiden”.

Presiden meminta agar pimpinan Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah memberikan respon secara baik terhadap harapan dan keinginan masyarakat pada layanan jaminan kesehatan. Arahkan pula agar BPJS Kesehatan dapat ikut mendukung pemenuhan Tujuan Pembangunan Millennium—Millennium Development Goals(MDGs)—pada tahun 2015 mendatang. Insya Allah, suksesnya pelaksanaan BPJS di negeri kita, akan menjadi inspirasi, model dan best practices yang dapat ditiru oleh komunitas internasional.

Pada akhir sambutannya Presiden menekan tombol sirene sebagai tanda peluncuran secara resmi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

SBY MENYAPA 4 KEPALA PUSKESMAS

Setelah upacara peresmian BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagkerjaan SBY sempat menyapa 4 Kepala Puskesmas melalui  fasilitas teleconference.

Kepada keempat kepala Puskesmas yang  mewakili Puskesmas di Jawa Timur,Kalimantan Timur,Lampung dan Papua,Presiden menanyakan kesiapan mereka untuk menyongsong pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.

Pada umumnya mereka menyampaikan bahwa dokter dan perawat di Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di daerah telah siap mengemban tugas memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh penduduk di wilayahnya dengan segala keterbatasan sumberdaya dan fasilitas yang tersedia.

Sosialisasi kepada penduduk telah mereka lakukan demikian juga dokter dan teaga medis  telah diberikan penjelasan mengenai tugas yang diembannya untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional.

Salah satu Kepala Puskesmas tersebut menyampaikan unek-uneknya kepada Presiden.”Kami mohon kepada bapak Presiden agar   pemerintah memperbaiki kesejahteraan para dokter dan perawat yang bertugas di daerah”,katanya memohon.Kontan saja  undangan yang memadati Ruang Garuda Istana Bogor bersorak dan bertepuk tagan meriah mendengar permintaan yang disampaikan secara lugas tersebut.

SBY secara diplomatis menjawab bahwa pemerintah sesuai dengan kemampuan keuangan Negara akan berusaha memperbaiki kesejahteraan para dokter dan perawat di seluruh tanah air besama-sama dengan PNS lainnya.SBY menyebut para dokter dan perawat sebagai“para pejuang kemanusiaan.”

- See more at: http://www.jamsosindonesia.com/forum/lompatan_besar_yang_dilakukan_negara_kita_sejak_indonesia_merdeka.sby#sthash.j4HEfYo6.dpuf

 


Print this page

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal, dan sumber

SBY:

http://jkn.jamsosindonesia.com/blog/detail/109/sby--

Copyright © 2020 Jamkesindonesia.

gratis sexfilme german sexfilme hardcore pornofilme milf pornofilme gangbang pornofilme pov pornofilme casperbet şikayetvar bonus veren bahis siteleri kaçak casino siteleri frisuren