pusat informasi jaminan kesehatan indonesia
Username dan password tidak cocok
Email sudah terdaftar
* Untuk User Dokter
** Untuk User Faskes
*** Untuk User Peneliti

Anda tidak berhak masuk ke subforum ini

BERITA

Jaminan Kesehatan Nasional Waspadai Defisit Dana & Gelombang Pasien

22 July 2017 | comment(0)

Penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional terkesan hanya fokus menangani pengobatan pasien, sehingga rentan terjadi pembengkakan dana subsidi yang ditanggung negara.

Isu soal defisit dana jaminan kesehatan nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan pun mencuat belakangan ini.   

Oleh karena ini, pemerintah perlu segera melakukan intervensi terkait dengan penyelenggaraan JKN.

Hal itu untuk mengurai benang kusut penyelenggaran program JKN secara komprehensif, bukan hanya ikhwal defisit dana di kas BPJS Kesehatan.

Luthfi Mardiansyah, Founder & Chairman Center for Healthcare Policy and Reform Studies (Chapters), mengungkapkan bahwa pemerintah harus segera memutus rantai masalah JKN secepat mungkin.

"Rantai harus diputus dari sekarang. Program JKN sudah 3 tahun berjalan. Pemerintah perlu segera melakukan tiga hal, yakni monitoring, preventif, dan promotif," ujarnya.

Pengawasan perlu dilakukan guna mengetahui perkembang terapi pengobatan pasien. Misalnya, pasien penderita jantung harus tuntas mengonsumsi obat jangan sampai putus.

Preventif, sambungnya, bisa dilakukan dengan edukasi dan sosialisasi pencegahan dini penyakit. Promotif bisa ditempuh dengan gencar menggelar kampanye gaya hidup sehat.

Dia menjelaskan, penyelenggaraan JKN kini menghadapi masalah krusial selain membengkaknya biaya kesehatan, yakni gelombang pasien semakin besar.

"Gelombang pasien semakin besar. Bisa tidak fenomena ini diturunkan. Saat ini tercatat 172 juta kunjungan pasien selama 3 tahun," kata Luthfi.

Menurutnya, tidak hanya jumlah warga lanjut usia (lansia) yang semakin banyak mengantre di rumah sakit, mereka yang berusia 30-40 tahun sedang mengantre untuk 'mencicipi' program JKN.

Meningkatnya harapan hidup lansia yang kini mencapai 70-80 tahun membuat pasien peserta JKN terus bertambah. Mereka kini memenuhi rumah sakit karena tidak perlu mengeluarkan biaya. Jangan sampai kondisi itu mengakibatkan moral hazard.

Sebaliknya, ujar Luthfi yang juga Ketua Kadin Indonesia komite Austria dan Swiss, penduduk berusia 30-40 tahun kini masuk daftar potensial antrean. Mereka ini sangat rentan mengidap penyakit degeneratif, seperti jantung, diabetes, gagal ginjal, dan kanker, karena faktor gaya hidup tidak sehat dan lingkungan.

"Mereka adalah warga yang hidup di kota besar. Di DKI Jakarta tercatat 37% warga berusia 30-40 tahun termasuk kelompok prediabetes," ungkapnya.     

KEKUATAN FISKAL

Menurut Luthfi, memang ada teori bahwa negara tidak akan bangkrut karena subsidi kesehatan. Hanya saja, sambungnya, dalam jangka panjang akan membebani APBN, dan perlu dipertanyakan sampai berapa lama kekuatan fiskal pemerintah mendanai JKN.

Berdasarkan data IMS Health 2016, anggaran untuk kesehatan nasional sebesar 5% dari total APBN 2017, ada kenaikan dari APBN tahun-tahun sebelumnya.

Namun, jika diterjemahkan, belanja kesehatan (healthcare spending) hanya 3,7% dari GDP.

Berdasarkan data dari WHO,  pada 2015 healthcare spendingIndonesia 2,9% dari GDP, hanya lebih  dibandingkan dengan tiga negara kecil di kawasan Asean. Tingkat pertumbuhan belanja kesehatan diperkirakan 10%, khususnya dipengaruhi oleh pelaksanaan program JKN sejak 2014 dan pertumbuhan fasilitas kesehatan swasta.

Belanja kesehatan per kapita di Indonesia hanya sekitar US$107, terendah di dunia, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 9,3% per tahun.

Menurut Luthfi, selain intervensi membenahi mata rantai program JKN secepatnya melalui monitoring, preventif, dan promotif, pemerintah perlu membenahi infrastruktur kesehatan di daerah serta capability building. Dalam hal ini peningkatan jumlah tenaga medis terutama dokter dan perawat.

"Jadi dana subsidi kesehatan 5% dari APBN tidak hanya untuk biaya obat-obatan," ungkapnya.

Dalam hal ini, ujar Luthfi, sosialisasi soal hak dan kewajiban pasien, BPJS Kesehatan, pemerintah perlu ditempuh lebih masif.

Selama ini, sambungnya, pasien menuntut hak karena telah merasa membayar iuran. BPJS Kesehatan mengklaim telah memberikan layanan terbaik. Pemerintah pun merasa telah merogoh dana APBN untuk subsidi program JKN.

Dalam hal ini, BPJS Kesehatan jangan hanya menjadi juru bayar kepada rumah sakit. Pemerintah jangan sekadar merasa puas sudah memberikan subsidi, dan pasien jangan hanya berorientasi masuk rumah sakit tanpa melakukan tindakan preventif.

"Jangan sampai orang sakit jatuh miskin. Program JKN pemerintah harus dihargai meskipun perlu evaluasi dan pembenahan lebih baik."


Print this page

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal, dan sumber

Jaminan Kesehatan Nasional Waspadai Defisit Dana & Gelombang Pasien

http://jkn.jamsosindonesia.com/blog/detail/2191/jaminan-kesehatan-nasional-waspadai-defisit-dana---gelombang-pasien

Copyright © 2018 Jamkesindonesia.