pusat informasi jaminan kesehatan indonesia
Username dan password tidak cocok
Email sudah terdaftar
* Untuk User Dokter
** Untuk User Faskes
*** Untuk User Peneliti

Anda tidak berhak masuk ke subforum ini

BERITA

Minim, Aparat Desa Ikut JKN

23 August 2017 | comment(0)

PERANGKAT desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, yang diikutsertakan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih minim.

Dari total 430 desa yang ada, baru sekitar 40 desa yang mengikutsertakan perangkatnya dalam program ini. Kepala Cabang BPJS Bojonegoro Muhammad Musrur Ridwan menjelaskan, hal itu patut disayangkan karena Pemkab Bojonegoro telah membuat regulasinya untuk program tersebut.

“Keikutsertaan perangkat dalam JKN minim, karena baru 40 dari 430 desa yang ada di Bojonegoro,” ungkapnya saat public expose capaian Program JKN kartu Indonesia sehat (KIS), kemarin.

Menurut Masrur, Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa sudah mengatur bahwa 5% dana desa dikeluarkan untuk membayar iuran JKN bagi perangkat desa. Namun, kebijakan tersebut tidak dijalankan dengan baik.

Ia tidak mengetahui secara pasti persoalan yang membuat para perangkat desa ini masih enggan mengikuti JKN. Pada kesempatan itu, juga disampaikan bagi penerima Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), mulai Oktober mendatang akan mulai diintegrasikan dengan JKN KIS.

Sementara itu, KPK membekali 328 kepala kampung dan 40 kepala distrik di Kabupaten Jayawijaya, Papua, mengenai cara mencegah praktik korupsi dalam membangun tata kelola pemerintahan.

Koordinator KPK untuk wilayah Provinsi Papua Marli Tua Manurung, di Wamena mengatakan sudah menerima informasi tentang persoalan dana desa yang terjadi di Jayawijaya.

“Misalnya tentang pendamping yang membawa lari sekian ratus juta rupiah. Inikan hanya fenomena puncak-puncak gunung es yang kalau kita mau gali lebih dalam itu akibat dari tata kelola yang lemah,” paparnya seperti dilansir Antara.

Target pembekalan itu ialah mengubah pola pikir para pengelola dana desa. Marli meng­ungkapkan sangat banyak pengelola dana yang kurang paham aturan.

Ia menambahkan, perlu ada pendampingan lebih lanjut agar tata kelola pemerintahan bisa lebih optimal. (YK/JH/OL-4)


Print this page

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal, dan sumber

Minim, Aparat Desa Ikut JKN

http://jkn.jamsosindonesia.com/blog/detail/2234/minim--aparat-desa-ikut-jkn

Copyright © 2019 Jamkesindonesia.