pusat informasi jaminan kesehatan indonesia
Username dan password tidak cocok
Email sudah terdaftar
* Untuk User Dokter
** Untuk User Faskes
*** Untuk User Peneliti

Anda tidak berhak masuk ke subforum ini

BERITA

Simak Peringatan BPJS Kesehatan Ini, Badan Usaha Bandel Akan Diberi Sanksi

06 September 2017 | comment(0)

KUPANG, POS KUPANG.COM-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kupang menggandeng kejaksaan negeri setempat untuk bekerja sama mengatasi ketidakpatuhan badan usaha bandel yang tidak mendaftarkan sumber daya manusianya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Namun sebelum menerapkan law enforcement, pihak BPJS dan kejaksaan terus melakukan sosialisasi manfaat program JKN kepada masyarakat, selain payung hukum UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mengamanahkan agar seluruh badan usaha sudah harus mendaftarkan karyawannya dalam program JKN paling lambat 1 Januari 2015. Namun hingga akhir Agustus 2017 masih banyak badan usaha yang belum melaksanakannya.

Pantauan Pos Kupang, Senin (28/8/2017) lalu, BPJS Kesehatan Cabang Kupang melakukan focus group discussion (FGD) di kantor setempat dengan mengundang 20 perusahaan di Kota Kupang, namun yang hadir hanya perwakilan dari dua perusahaan.

FGD itu juga dihadiri aparat Kejaksaan Negeri Kupang untuk memberi penyuluhan hukum perdata dan tata usaha negara.

Dalam FGD terungkap, selain badan usaha yang belum mendaftarkan karyawannya, tingkat kepatuhan pembayaran juga menjadi salah satu kendala dalam pelayanan kesehatan. Masih ada perusahaan yang menunggak pembayaran premi karena berbagai kendala. Juga ada pemimpin perusahaan yang belum memahami pentingnya JKN untuk memroteksi karyawannya jika sakit.

Peserta FGD menyarankan manajemen BPJS Kesehatan agar terus melakukan sosialisasi dengan menghadirkan pimpinan perusahaan.

Perihal badan usaha atau pemerintah daerah yang belum patuh, BPJS Kesehatan akan terus mendatanginya.

"Jika kunjungan kita terus diabaikan, bisa saja kita keluarkan surat peringatan atau denda. Kasusnya juga akan dilimpahkan ke kejaksaan. Jangan sampai kena sanksi hukum," ujar Viktor, Kepala Unit Pemasaran BPJS Kesehatan Cabang Kupang.

Dia menyayangkan badan usaha yang belum patuh dalam pembayaran iuran karena secara otomatis pelayanan kesehatan karyawannya terhambat. Sebab, ketika badan usaha tidak membayar iuran, kepesertaannya akan non aktif secara otomatis.

"Yang dirugikan karyawan. Untuk itu, kami mengimbau badan usaha yang menunggak agar melunasi iuran," tandas Viktor.

Bantuan Hukum

Sementara itu, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Kupang, M Khuzeni, mengatakan, pihak kejaksaan akan menindak permasalahan hukum keperdataan.

"Kami dalam koridor keperdataan, bukan pidana. Penegakan hukum yang hendak kita capai dalam konteks bagaimana kita memberikan bantuan hukum dalam rangka meningkatkan kepatuhan, menambah jumlah peserta dalam arti peserta individual ataupun badan usaha," ujar Khuzeni.

Tahapan yang akan dilakukan kejaksaan, katanya, dimulai dengan pendekatan semacam mediasi untuk meminta kepada badan usaha untuk mendaftarkan karyawannya menjadi peserta program JKN.

"Kita bersama BPJS Kesehatan akan terus ke lapangan melakukan sosialisasi. Kita punya senjata untuk bertindak, yaitu Peraturan Gubernur NTT No. 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja dalam Penyelenggaraan JKN di NTT. Meski sudah punya senjata untuk bertindak, kami terus lakukan sosialisasi hingga akhir tahun ini. Tahun 2018 nanti, jika masih ada badan usaha yang belum patuh, kita tindak," tegasnya.

Dalam Pergub NTT No. 16/2017, yang ditetapkan tanggal 26 April 2017, disebutkan sanksi bagi badan usaha yang tidak patuh, yakni teguran, denda dan atau tidak mendapatkan pelayanan publik.

Untuk diketahui, jumlah peserta BPJS Kesehatan Cabang Kupang terus mengalami peningkatan, hingga 30 Juni 2017 sudah mencapai 886.810 peserta. Jumlah peserta ini, termasuk di dalamnya peserta yang didaftarkan dan diintegrasikan dalam program JKN-KIS Pemprov NTT melalui Jamkesda. *


Print this page

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal, dan sumber

Simak Peringatan BPJS Kesehatan Ini, Badan Usaha Bandel Akan Diberi Sanksi

http://jkn.jamsosindonesia.com/blog/detail/2251/simak-peringatan-bpjs-kesehatan-ini--badan-usaha-bandel-akan-diberi-sanksi

Copyright © 2019 Jamkesindonesia.