pusat informasi jaminan kesehatan indonesia
Username dan password tidak cocok
Email sudah terdaftar
* Untuk User Dokter
** Untuk User Faskes
*** Untuk User Peneliti

Anda tidak berhak masuk ke subforum ini

BERITA

BPJS: RS Mitra Keluarga Mestinya Paham Penanganan Pasien JKN-KIS

15 September 2017 | comment(0)

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis Monev BPJS Kesehatan Jabodetabek, Heri Zakaria, membenarkan RS Mitra Keluarga Kalideres pernah menagih biaya penanganan medis gawat darurat pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)- Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau pasien pemilik BPJS. Dengan demikian, RS Mitra Keluarga Kalideres sudah tahu bagaimana cara menangani pasien BPJS seperti bayi Tiara Debora yang meninggal di tempat itu pada 3 September 2017.

Debora meninggal setelah RS Mitra Keluarga Kalideres menolak merawatnya di ruang perawatan intensif khusus anak karena orangtuanya tidak sanggup membayar uang muka perawatan. Debora pemegang kartu BPJS Kesehatan tetapi rumah sakit menyatakan pihaknya bukan mitra BPJS.

"RS Mitra Keluarga (Kalideres) telah menagihkan 24 berkas klaim kasus IGD ke BPJS Kesehatan, sehingga semestinya pihak RS telah tersosialisasi dan memahami prosedur penanganan pasien JKN-KIS saat gawat darurat," kata Heri di Kantor Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Jalan Kesehatan, Jumat (15/9/2017).

Sejak tahun 2016 sampai Maret 2017, RS Mitra Keluarga Kalideres telah 24 kali menagih ke BPJS Kesehatan dengan biaya sebesar Rp 141.320.400.

Heri menyampaikan hal tersebut di depan perwakilan pengelola rumah sakit di Jakarta yang dikumpulkan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Heri pun mengingatkan beberapa peraturan terkait jaminan kesehatan. Salah satunya adalah Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Pada Pasal 33 ayat 2 tertulis "Peserta yang menerima pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, harus segera dirujuk ke Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPNS Kesehatan setelah keadaan gawat daruratnya teratasi dan pasien dalam kondisi dapat dipindahkan".

Pada Pasal 59 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tertulis "Tenaga Kesehatan dilarang menolak penerima pelayanan kesehatan dan/atau dilarang meminta uang muka terlebih dahulu".

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Proharto menyampaikan bayi Debora bukan satu-satunya pasien pemegang BPJS yang pernah berobat di RS Mitra Keluarga Kalideres.

"Walaupun dia (RS) belum bekerja sama dengan BPJS, tapi dia sudah beberapa kali menagih ke BPJS dengan cara seperti itu. Kenapa dengan pasien ini (bayi Debora) tidak diperlakukan seperti itu?" ujar Koesmedi.

Dengan menagih biaya pengobatan pasien BPJS kepada BPJS Kesehatan, artinya rumah sakit mengetahui bahwa biaya penanganan medis dalam kondisi darurat ditanggung oleh BPJS meski rumah sakit itu belum bermitra dengan BPJS. Bahkan, pasien BPJS yang sebelumnya ditangani oleh RS Mitra Keluarga Kalideres dirawat inap selama beberapa hari.

"BPJS pernah menerima pasien yang ditagihkan sampai dirawat 3-4 hari, itu pernah," ujar Koesmedi.

Dengan pengalaman menangani pasien BPJS, seharusnya RS Mitra Keluarga Kalideres bisa memindahkan bayi Debora ke ruang PICU tanpa mencari rumah sakit rujukan


Print this page

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal, dan sumber

BPJS: RS Mitra Keluarga Mestinya Paham Penanganan Pasien JKN-KIS

http://jkn.jamsosindonesia.com/blog/detail/2282/bpjs--rs-mitra-keluarga-mestinya-paham-penanganan-pasien-jkn-kis

Copyright © 2018 Jamkesindonesia.