pusat informasi jaminan kesehatan indonesia
Username dan password tidak cocok
Email sudah terdaftar
* Untuk User Dokter
** Untuk User Faskes
*** Untuk User Peneliti

Anda tidak berhak masuk ke subforum ini

BERITA

Wajibkan Rumah Sakit Kerjasama BPJS Kesehatan

18 September 2017 | comment(0)

POS KOTA - SELURUH rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta di Jakarta akan diwajibkan Gubernur Djarot Saiful Hidayat bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tujuannya agar rumah sakit termasuk yang swasta tidak menolak pasien miskin.

Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai sandaran hukum, kini disiapkan untuk mengatur keharusan rumah sakit bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Bagi rumah sakit yang tidak menjalankan pergub tersebut dicabut izin operasionalnya.

Mewajibkan seluruh rumah sakit bekerjasama dengan BPJS Kesehatan karena Pemprov DKI Jakarta tidak ingin lagi kasus meninggalnya bayi Debora di RS Mitra Keluarga Kalideres, Jakbar, terulang kembali.

Kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang mewajibkan rumah sakit bekerjasama dengan BPJS Kesehatan tentu tidak lain untuk melindungi pasien miskin saat berobat ke rumah sakit. Sebab, di Jakarta masih banyak rumah sakit yang ogah melayani pasien miskin. Cara menghindarnya antara lain berdalih belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Sejatinya meski rumah sakit itu belum bekerjasama dengan BPJS tapi wajib hukumnya atau tidak boleh menolak siapapun pasien yang hendak berobat. Kenapa? UU Nomor 36/2009 tentang Kesehatan menegaskan, bahwa penyelamatan pasien adalah utama. Rumah sakit dilarang memberikan pelayanan kesehatan diskriminatif. Dalam keadaan darurat, rumah sakit dilarang menolak atau meminta uang muka kepada keluarga pasien.

Bukan itu saja rumah sakit juga mengemban fungsi sosial. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 378/1993 tentang Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit mengatur kewajiban rumah sakit menyediakan tempat perawatannya untuk pasien miskin. Karena itu, bangsal rawat inap rumah sakit dibedakan dalam beberapa kelas seperti kelas VIP, kelas I, kelas II, dan kelas III.

Permenkes itu juga mengatur seputar pelayanan. Saat memberikan pelayanan, keselamatan pasien prioritas utama rumah sakit tanpa membedakan kelas. Artinya rumah sakit tetap harus menjalankan fungsi sosial kemanusiaan sebagai wujud mengembangkan kepedulian sosial, tidak semata bisnis.

Mencermati dari aturan yang berlaku, mestinya tidak ada alasan bagi rumah sakit untuk menolak pasien. Bila semua patuh dengan aturan, sebenarnya Pemprov DKI Jakarta tidak perlu repot-repot mengeluarkan pergub yang mewajibkan rumah sakit bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Bukankah fungsi sosial rumah sakit juga menyediakan tempat perawatan bagi pasien miskin? Bila komitmen ini dijalankan semua pihak, pastinya tidak akan muncul kabar bahwa ada rumah sakit yang ogah melayani pasien miskin.


Print this page

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal, dan sumber

Wajibkan Rumah Sakit Kerjasama BPJS Kesehatan

http://jkn.jamsosindonesia.com/blog/detail/2286/wajibkan-rumah-sakit-kerjasama-bpjs-kesehatan

Copyright © 2018 Jamkesindonesia.