pusat informasi jaminan kesehatan indonesia
Username dan password tidak cocok
Email sudah terdaftar
* Untuk User Dokter
** Untuk User Faskes
*** Untuk User Peneliti

Anda tidak berhak masuk ke subforum ini

BERITA

Tahun Depan RS yang Belum Terakreditasi tidak Bisa jadi Mitra BPJS

18 October 2017 | comment(0)

Mediaindonesia - RUMAH sakit yang merupakan mitra dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan namun belum terakreditasi, tidak dapat lagi bekerja sama pada November 2018 mendatang.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Bambang Wibowo mengatakan akreditasi bagi fasilitas pelayanan kesehatan merupakan hal penting. Sebab, pada 2019 nanti, diperkirakan 95% penduduk Indonesia sudah mempunyai kemampuan untuk mengakses pelayanan kesehatan karena didukung oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Itu harus diimbangi dengan mutu pelayanan yang terstandar yang sudah dibuat bersama," ujar Bambang ketika membuka Seminar Tahunan Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (Persi) 2017 yang mengangkat tema 'Langkah Strategis Perumahsakitan Indonesia Menyongsong Era Universal Health Coverage 2019 dan Arus Globalisasi 2020' di Jakarta, Rabu (18/10).

Bambang menegaskan, dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 71/2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN telah jelas disebutkan bahwa rumah sakit diberikan waktu lima tahun sejak 2013 untuk segera melakukan persiapan akreditasi.

Oleh karena itu Kementerian Kesehatan mengimbau agar rumah sakit yang sudah memegang izin operasional, segera mengurus akreditasi.

"Masih ada waktu untuk berproses. RS harus membangun tata kelola organisasi yang baik sesuai dengan standar yang ada di dalam akreditasi. Patuh pada regulasi," ujar dia.

Dikatakan dia, saat ini fasilitas kesehatan mitra BPJS termasuk rumah sakit, 50%-nya telah terakreditasi. Sementara secara nasional, data dari Komisi Akreditasi RS menunjukan hanya 1.096 rumah sakit dari jumlah total 2.706 di Indonesia yang sudah terakreditasi.

Dari jumlah tersebut, hanya 44% yang statusnya telah terakreditasi paripurna.

Bambang mengakui selama dua tahun lebih pelaksanaan JKN, masih ada pekerjaan dalam akses dan mutu pelayanan kesehatan. Masih adanya maldistribusi baik dari sisi sarana dan prasarana, alat kesehatann, hingga kompetensi fasilitas kesehatan menjadi pekerjaan pemerintah dan Persi.

Selain akreditasi rumah sakit, pada 2018 juga akan diberlakukan aturan atau sanksi bagi rumah sakit yang terbukti melakukan fraud atau penyimpangan.

Kepala Persi Kuntjoro menyampaikan menindaklanjuti hal itu, Persi telah membuat pedoman berkaitan dengan Satuan Pengawas Intern (SPI) kepada para anggotanya. SPI merupakan penyelenggara salah satu unsur pengendalian intern atau pemeriksa/pengawas intern Rumah Sakit.

"Pedoman SPI karena SPI menjadi tulang punggung terhadap amannya RS khususnya isu sekarang yang terkait dengan fraud," pungkas Kuntjoro. (OL-6)


Print this page

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal, dan sumber

Tahun Depan RS yang Belum Terakreditasi tidak Bisa jadi Mitra BPJS

http://jkn.jamsosindonesia.com/blog/detail/2382/tahun-depan-rs-yang-belum-terakreditasi-tidak-bisa-jadi-mitra-bpjs

Copyright © 2018 Jamkesindonesia.