pusat informasi jaminan kesehatan indonesia
Username dan password tidak cocok
Email sudah terdaftar
* Untuk User Dokter
** Untuk User Faskes
*** Untuk User Peneliti

Anda tidak berhak masuk ke subforum ini

BERITA

Menambal Kebocoran, Memperbaiki Tata Kelola

31 October 2017 | comment(0)

Bisnis.com - Defisit Dana Jaminan Sosial Kesehatan hampir selalu menjadi sorotan antara pemerintah dan anggota dewan dalam pembahasan RAPBN. Apalagi, dalam 2 tahun anggaran pertama yang murni digarap Kabinet Kerja, ada suntikan penyertaan modal negera kepada BPJS Kesehatan.

Jika menilik Undang-Undang No. 24/2011, ‘nirlaba’ memang menjadi salah satu prinsip dari pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Dengan prinsip tersebut, pengelolaan usaha mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peserta. Sederhananya, ada anggaran yang berimbang.

Nyatanya, defisit terus terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara penerima iuran dan biaya layanan kesehatan. Langkah pintas yang cenderung populis—dengan menegaskan kehadiran negara di tengah masyarakat—pun diambil dengan memberikan suntikan pendapatan tambahan.

Maklum, pilihan yang juga disediakan dalam Peraturan Pemerintah No. 87/2013 itu diyakini tidak akan memunculkan gejolak. Apalagi, pilihan itu disandingkan dengan opsi lain yang diestimasi membebani masyarakat, seperti menaikkan iuran dan mengurangi manfaat pelayanan kesehatan.

Dengan pola pikir kebijakan ini, beberapa opsi kebijakan digodok. Keikutsertaan pemerintah daerah pun, disebut-sebut Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani penting mengingat ada mandatory spending sebesar 5% dari total belanja negara yang pada gilirannya dirasakan ke daerah.

Kementerian Keuangan pun tengah mengkaji pengalokasian penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) untuk menambal defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.

Dirjen Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengakui akan ada aturan teknis berupa peraturan menteri yang terbit tahun ini. Maklum, kebijakan ini direncanakan mulai berlaku tahun depan.

Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2018, pemerintah menyatakan akan memperluas penggunaan DBH CHT yang semula dibatasi (earmarked) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.39/2007 tentang Cukai, diubah menjadi dibatasi sebagian (semi-earmarked), yaitu maksimal 50% dapat pula digunakan sesuai prioritas dan kebutuhan daerah.

Dengan demikian, alokasi sebagian dari 50% tersebut bisa digunakan untuk beberapa bidang prioritas, termasuk untuk BPJS Kesehatan. Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, belum ada penjabaran detail besaran alokasi—dari 50% tersebut—yang akan digunakan untuk menekan performa defisit DJS.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati berpendapat, pengambilan sumber dana mana pun sejatinya tidak masalah, karena ada diskresi pemerintah.

Namun, pihaknya meminta agar tata kelola menjadi prioritas agar ada keseimbangan yang pada gilirannya mampu memperbaiki kualitas layanan kesehatan.

Menurutnya, ada dua hal yang perlu mendapat prioritas perbaikan. Pertama, pengelolaan dan manajemen layaknya asuransi pada umumnya. Celah-celah yang memunculkan moral hazard—seperti tidak terbatasnya manfaat pelayanan kesehatan perlu ditutup.

Kedua, keterbatasan infrastruktur, mulai dari sumber daya manusia (petugas kesehatan) maupun fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit.

Alhasil, ada gap antara kebutuhan dan ketersediaan layanan kesehatan. Jangan sampai pemerintah hanya fokus menekan defisit yang bisa jadi bukan akar permasalahan sesunggunya.


Print this page

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal, dan sumber

Menambal Kebocoran, Memperbaiki Tata Kelola

http://jkn.jamsosindonesia.com/blog/detail/2411/menambal-kebocoran--memperbaiki-tata-kelola

Copyright © 2018 Jamkesindonesia.