pusat informasi jaminan kesehatan indonesia
Username dan password tidak cocok
Email sudah terdaftar
* Untuk User Dokter
** Untuk User Faskes
*** Untuk User Peneliti

Anda tidak berhak masuk ke subforum ini

BERITA

POLEMIK BPJS KESEHATAN : Anggaran Tekor, Siapa Teledor?

31 October 2017 | comment(0)

Bisnis.com - Sejak kehadirannya pada 2014, BPJS Kesehatan memberi warna tersendiri pada layanan kesehatan. Banyak orang yang mencerca kualitas layanan BPJS Kesehatan yang dinilai belum memuaskan. Namun, lebih banyak populasi orang lagi yang memuji dan berterima kasih karena telah memanfaatkan BPJS Kesehatan.

Laporan Capaian 3 Tahun Pemerintahan Joko Widodo & Jusuf Kalla misalnya, memberikan sedikit gambaran ke mana arah program kesehatan yang dicanangkan pemerintah. Pemerintah menargetkan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan mencapai 100% pada 2019.

Target itu sepertinya masih sulit untuk direalisasikan jika berkaca dari total jumlah penduduk dan pencapaian JKN yang dilakukan BPJS Kesehatan. Penerima Kartu Indonesia Sehat, misalnya, telah mencapai 92,26 juta pada Oktober 2017 atau setara dengan 50,69% dari total peserta JKN yang mencapai 182 juta.

Pada sisi lain, Nota Keuangan dan RAPBN 2018 menyebut dalam RPJMN, pemerintah menargetkan kepesetaan program jaminan kesehatan nasional mencapai 99% pada 2019, sementara proyeksi realisasi yang mampu dicapai BPJS Kesehatan ialah 82,3% pada 2019.

Laporan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang dilansir Nota Keuangan juga menyebutkan pada 3 tahun pertama DJS Kesehatan mengalami defisit.

Tiga penyebab yang disebutkan pemerintah adalah tingginya rasio klaim dan rendahnya pendapatan iuran khususnya bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP), fenomena adverse selection, dan kemungkinan perilaku moral hazard yang dilakukan pada fasilitas kesehatan.

Untuk tetap menjalankan amanat program JKN, pemerintah pun terpaksa melakukan intervensi melalui PMN masing-masing senilai Rp5 triliun pada 2015 dan Rp6,8 triliun pada 2016, serta belanja negara sebesar Rp3,6 triliun pada 2017.

Target, ambisi, dan capaian program JKN sejauh ini tentu patut diapresiasi. Namun, jika melihat beban keuangan yang harus dikeluarkan negara untuk program JKN apresiasi bisa saja lips service semata.

Dengan 3 tahun beruntun defisit, sudah sepatutnya memikirkan terobosan konkret untuk menambal defisit program JKN.

Berapa banyak tambahan peserta BPJS Kesehatan khususnya dari masyarakat yang mampu? Atau, bersediakah negara terus menambal defisit untuk kelalaian dan cara hidup tidak sehat yang dilakukan warganya dengan berlindung pada UU No. 36/2009 tentang Kesehatan yaitu negara mengalokasikan 5% dari APBN dan 10% dari APBD untuk kesehatan?

ANGGARAN BERIMBANG

Juru Bicara BPJS Kesehatan Nopi Hidayat menuturkan, Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan pada dasarnya selalu dihitung dengan pendekatan dan prinsip anggaran berimbang pada setiap awal tahun anggaran.

Prinsip umum anggaran berimbang itu antara lain pengeluaran dan pendapatan harus sama, serta pendapatan utama bersumber dari iuran peserta.

“Berdasarkan hitungan aktuaria, iuran saat ini belum sesuai dengan angka ideal, karenanya program ini structurally unfunded,” tulisnya dalam pesan pendek kepada Bisnis.

Seperti diketahui, berdasarkan perhitungan aktuaria dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pada 2015 terdapat missmatch antara pendapatan dan beban yang akan membuat BPJS Kesehatan terus defisit.

Tarif untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI) atau masyarakat yang mendapatkan subsidi pemerintah, baik APBN maupun APBD, yang ditetapkan pemerintah senilai Rp23.000.

Padahal, iuran ideal buat PBI ialah Rp36.000 atau minus 13.000 per JKN-KIS. Dengan total peserta JKN-KIS sebanyak 92,26 juta orang bisa dibayangkan berapa beban yang harus ditanggung BPJS.

BPJS Kesehatan menyebutkan, hanya iuran peserta kelas 1 yang sesuai, sedangkan kelas 2 masih minus Rp12.000 per kepala, dan kelas 3 minus Rp27.500 per kepala.

Nopi menuturkan, kondisi defisit BPJS Kesehatan sudah diprediksi sejak awal. Dalam proses pengesahan RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) BPJS Kesehatan, yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional, sudah diprediksi bakal defisit jauh sebelum hal itu terjadi.

“Semua pihak tersebut mendalami prediksi terjadinya defisit, jauh sebelum terjadi. Artinya, dalam hal ini, setahun sebelum program berjalan, sudah diketahui bahwa program JKN-KIS akan terjadi defisit. Angka-angka defisit ini terlihat dalam proses penyusunan RKAT,” imbuhnya.

Dia menjelaskan, pemerintah memilih untuk mengatasi defisit program kesehatan ini dengan anggaran negara. Pilihan itu sekaligus menegasi solusi berupa menaikkan iuran atau mengurangi manfaat program bagi masyarakat.

Nopi mengklaim, BPJS Kesehatan memiliki data historis yang lengkap, sehingga bisa memprediksi defisit sejak awal. Hal itu sejalan dengan prinsip jaminan sosial kesehatan, agar semua harus bisa diprediksi (predictability principle).

“Jutaan data dianalisis. Berapa banyak masyarakat menggunakan BPJS Kesehatan dalam setiap bulannya, berapa rupiah rata-rata biaya kesehatan sekali menggunakan, berapa besar biaya yang harus dikontrol dalam pelayanan sehingga tidak terjadi pembayaran yang tidak perlu (medical unnecessity) dan overconsume," tambahnya.

Menurutnya, terdapat tiga opsi yang dimiliki pemerintah sejauh ini. Pertama, menaikkan iuran. Namun, hal ini tidak menjadi pilihan karena pemerintah tidak ingin membebani rakyat.

Kedua, mengurangi manfaat pelayanan kesehatan. Misalnya, pelayanan untuk kelompok diagnosis penyakit-penyakit jantung tidak dilayani lagi. “Pasti defisit hilang dengan sendirinya. Namun ini tidak akan menjadi pilihan,” tambahnya.

Ketiga, sesuai dengan PP No. 87/2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, pemerintah menyuntikkan dana tambahan lewat APBN untuk mengatasi defisit. Pilihan terakhir ini, jelasnya, masih menjadi cara pemerintah untuk menghadirkan negara dalam hal jaminan kesehatan bagi rakyat.

Nopi mengklaim, pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk menutup defisit. Pertama, penguatan sistem rujukan dari FKTP hingga rumah sakit. Apabila sebagian besar pelayanan kesehatan bisa dilakukan di tingkat primer, pengeluaran BPJS Kesehatan juga akan berkurang.

Kedua, pemerintah pusat melakukan transfer dana ke daerah dari alokasi 5% anggaran kesehatan dalam APBN. “Ketiga pemerintah berencana menggunakan sebagian pajak rokok untuk menutup defisit BPJS Kesehatan pada masa mendatang,” tambahnya.

Secara terpisah, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menuturkan, terdapat tiga hal penyebab BPJS Kesehatan menderita defisit. Pertama, anggaran iuran PBI dari pemerintah pusat dan daerah tidak sesuai aktuaria yang senilai Rp36.000.

“Iuran PBI pada 2014 dan 2015 sebesar Rp19.225 per orang per bulan. Pada 2016 dan 2017 menjadi Rp23.000. Iuran ini masih belum sesuai dengan iuran yang dihitung secara aktuaria,” ujarnya kepada Bisnis.

Dia berpendapat, jika tidak ingin defisit, menaikkan iuran PBI bisa menjadi pilihan. Hal itu sudah diatur dalam Pasal 161 Perpres No. 19/2016 yang mengamanatkan iuran PBI naik setiap 2 tahun. Namun, pemerintah nampaknya tidak memiliki kemauan untuk menaikkan uiran PBI sehingga pada 2018 defisit diprediksi akan lebih besar lagi.

Kedua, menurut Timboel, kinerja Direksi BPJS Kesehatan tidak optimal. Hal itu terlihat dari jauhnya capaian dari target yang ditetapkan. Dia menjelaskan, RKAT 30 Juni 2017 target kepesertaan harusnya mencapai 187 juta tetapi hanya teralisasi sebanyak 178 juta, begitu juga dengan iuran yang ditargetkan Rp41 triliun tetapi teralisasi di bawah Rp35 triliun.

“Tentunya kinerja direksi BPJS Kesehatan akan menentukan juga defisit atau tidak. Kalau menurut saya kinerja direksi tidak baik,” katanya.

Ketiga, jelasnya, banyak rumah sakit yang cenderung tidak mematuhi perjanjian kerja sama (PKS) dengan BPJS Kesehatan. Acap kali, pasien JKN disuruh pulang dalam kondisi yang belum layak yang selanjutkan disuruh masuk lagi untuk dirawat.

“Ini artinya satu pasien JKN oleh RS bisa diklaim INA CBGs berkali-kali. Seharusnya, jika mengacu kepada PKS RS, pasien harus disembuhkan tanpa disuruh pulang dulu,” tambahnya.

KECURANGAN KLAIM

Selain masalah defisit, BPJS Kesehatan juga dihadapkan pada persoalan klaim tidak sesuai prosedur. Hingga Juni 2017, BPJS Kesehatan mengidentifikasi sekitar Rp2,59 triliun tagihan biaya klaim program jaminan kesehatan nasional yang dinilai tidak sesuai prosedur.

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, total nilai tagihan tersebut merupakan akumulasi selama 3 tahun atau sejak program jaminan kesehatan nasional (JKN) dilaksanakan.

“Setiap klaim yang masuk kan selalu diverifikasi lagi. Dari beberapa tagihan, klaim yang masuk itu ada beberapa yang tidak sesuai ketentuan,” paparnya.

Dia menegaskan, BPJS Kesehatan tidak akan memproses pengajuan klaim yang dinilai tidak sesuai prosedur. Menurutnya, pengajuan klaim yang tidak sesuai prosedur akan dikembalikan kepada pihak terkait untuk dilengkapi berkas-berkasnya. Jika tidak ada berkas pendukung, penyaluran biaya klaim tidak akan dilakukan.

Fachmi mengungkapkan, tidak seluruh tagihan yang tidak sesuai prosedur dapat dikategorikan sebagai praktik kecurangan (fraud). Pasalnya, ada juga pengajuan klaim tak sesuai ketentuan yang disebabkan kesalahan tidak disengaja, misalnya kesalahan pada pencatatan data.

Untuk mencegah praktik kecurangan dalam program JKN, BPJS Kesehatan bersinergi dengan Kementerian Kesehatan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membentuk tim pengawas bersama.

Fachmi menilai, pembentukan tim pengawas bersama perlu dilakukan. Ini lantaran sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.36/2015 yang menyatakan bahwa terdapat berbagai pihak yang berpotensi melakukan kecurangan dalam program JKN-KIS mulai dari peserta, fasilitas kesehatan, hingga penyedia obat dan alat kesehatan.

Tim pengawas tersebut akan terdiri dari koordinator, kelompok kerja pencegahan kecurangan dalam JKN, kelompok kerja deteksi kecurangan dalam JKN, dan kelompok kerja penyelesaian kecurangan dalam JKN.

Dalam melaksanakan program tersebut, jelasnya, ketiga stakeholders akan menyusun sebuah pedoman yang memuat berbagai langkah strategis untuk mencegah tindak kecurangan dalam program JKN.

“Nanti pelaksanaan, pengawasan, dan penanganannya seperti apa terhadap praktik kecurangan itu dicantumkan secara detail dalam pedoman yang sedang disusun,” jelasnya.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, proses penyusunan pedoman untuk pencegahan kecurangan dalam program JKN ditargetkan tuntas pada akhir September 2017.

Setelah itu, kelompok kerja akan melakukan sosialisasi terkait dengan pedoman tersebut kepada pihak terkait. “Pedoman tersebut rencananya mulai diimplementasikan secara efektif pada awal 2018,” ujarnya.


Print this page

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal, dan sumber

POLEMIK BPJS KESEHATAN : Anggaran Tekor, Siapa Teledor?

http://jkn.jamsosindonesia.com/blog/detail/2412/polemik-bpjs-kesehatan---anggaran-tekor--siapa-teledor-

Copyright © 2018 Jamkesindonesia.