pusat informasi jaminan kesehatan indonesia
Username dan password tidak cocok
Email sudah terdaftar
* Untuk User Dokter
** Untuk User Faskes
*** Untuk User Peneliti

Anda tidak berhak masuk ke subforum ini

BERITA

Percepat Pengembangan Industri untuk Tingkatkan Layanan

10 November 2017 | comment(0)

JAKARTA, KOMPAS — Pengembangan industri farmasi perlu dipercepat agar terintegrasi dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Itu bertujuan mewujudkan kemandirian ketersediaan obat, bahan baku obat, dan alat kesehatan agar layanan kesehatan di era Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat lebih efisien.

Menurut Menteri Kesehatan Nila Moeloek, alat kesehatan di Indonesia didominasi produk impor. “Pemerintah perlu mempercepat pengembangan industri farmasi,” ujarnya pada pembukaan Pameran Pembangunan Kesehatan dan Teknologi Alat Kesehatan Dalam Negeri, Kamis (9/11), di Jakarta.

Kini pengembangan industri farmasi mulai ada hasilnya. Tahun 2017, ada 719 sarana produksi alat kesehatan dalam negeri dihasilkan atau naik hampir dua kali dari tahun lalu, 489 sarana produksi. Jenis alat kesehatan buatan lokal naik 32 jenis dari tahun 2016 yang 262 jenis.

Kemampuan memenuhi kebutuhan alat kesehatan di rumah sakit hampir didominasi produk dalam negeri. Tingkat komponen lokal alat kesehatan di RS tipe A mencapai 48,5 persen, RS tipe B 51,6 persen, RS tipe C 58,3 persen, dan RS tipe D 66,6 persen.

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Maura Linda Sitanggang menambahkan, perlu dua pendekatan untuk mendukung kemandirian industri farmasi. Pertama, mendorong pelaku industri nasional agar memproduksi jenis alat kesehatan dan bahan baku bagi sediaan farmasi di Indonesia. Kedua, RS dan warga didorong agar memakai produk kesehatan dalam negeri.

Pengadaan obat

Di tempat terpisah, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Fahmi Idris memaparkan, perlu kebijakan alternatif skema penyediaan obat saat darurat dalam JKN- KIS. Soal ketersediaan obat menghambat tercapainya layanan maksimal bagi peserta JKN.

Pengadaan layanan barang dan jasa diatur Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres No 19/2015. Inti dua perpres itu ialah fasilitas kesehatan pemerintah bisa mendapat obat lewat pemesanan dengan katalog elektronik. Harga obat bisa lebih rendah daripada harga pasar.

“Faskes pemerintah kerap memesan lewat katalog elektronik, tapi obat terlambat datang, antara lain, karena faktor geografis atau jadwal pengiriman tak sesuai kebutuhan faskes,” kata Fahmi. Itu memperberat pasien, terutama saat kondisi darurat.

Sebenarnya obat tersedia di pasar, tapi tak ada di katalog elektronik. Namun, faskes pemerintah takut membeli langsung ke penjual dan perusahaan farmasi karena tak lewat jalur katalog dan harganya sesuai pasar. Jika faskes membeli obat, itu jadi temuan pada pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

“Perlu ada aturan bahwa jika kondisi darurat, faskes boleh membeli obat tak melalui katalog elektronik. Ini tidak jadi temuan BPK jika faskes bisa menunjukkan bukti administratif bahwa saat itu darurat dan obat dari katalog belum ada,” ujarnya.

Selain itu, perlu alternatif pengadaan obat bagi faskes swasta. Perpres No 54/2010 dan Perpres No 19/2015 menyebut, katalog elektronik hanya bagi faskes pemerintah. Padahal, 50 persen jumlah total faskes mitra BPJS Kesehatan dikelola swasta. Mereka harus membeli obat dengan harga pasar.

Maura Linda menyatakan, faskes bisa berjejaring dengan apotek independen. Jika instalasi farmasi di faskes kehabisan obat, mereka bisa mendatangkan dari apotek lain tanpa minta peserta JKN bayar lebih. (DNE/DD04)


Print this page

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal, dan sumber

Percepat Pengembangan Industri untuk Tingkatkan Layanan

http://jkn.jamsosindonesia.com/blog/detail/2419/percepat-pengembangan-industri-untuk-tingkatkan-layanan

Copyright © 2018 Jamkesindonesia.