pusat informasi jaminan kesehatan indonesia
Username dan password tidak cocok
Email sudah terdaftar
* Untuk User Dokter
** Untuk User Faskes
*** Untuk User Peneliti

Anda tidak berhak masuk ke subforum ini

BERITA

Krisis Obat di Sebagian Rumah Sakit

21 November 2017 | comment(0)

JAKARTA, KOMPAS — Sebagian kalangan pengelola rumah sakit di Jakarta dilanda krisis obat yang dikaitkan dengan tunggakan pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Bahkan, sebagian berdampak pada layanan kepada pasien.

“Penyebabnya memang soal utang piutang antara BPJS dan pengelola RS. Sebagian pengelola RS bukan saja tak bisa beli obat, tetapi juga kendala melayani pasien,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto, Senin (20/11).

Koesmedi mengatakan, pihaknya masih mencari solusi sementara sampai seluruh sistem proses administrasi dan pembayaran klaim diperbaiki dan disepakati bersama.

“Kalau di lingkungan RSUD sudah terjalin kerja sama saling meminjam obat. Masih bisa teratasi. Di lingkungan RS swasta kondisinya memang beda,” kata Koesmedi. Dinas Kesehatan DKI masih akan membahas rencana memecahkan masalah itu.

Sekretaris Dinas Kesehatan DKI Een Haryani menegaskan hal sama soal kondisi RS. “Susah juga kalau mau ditutup-tutupi karena krisis ini bukan saja menimpa RS di Jakarta, tetapi sudah di tingkat nasional,” katanya.

Salah satu penyebab munculnya tunggakan pembayaran dari BPJS ke sejumlah RS peserta program BPJS di antaranya masih ada beda cara pandang mana klaim biaya yang bisa dibayar dan yang tidak. “Selalu ada persoalan saat tagihan disodorkan pengelola RS ke BPJS. Sebagian ditolak, sebagian diterima, tetapi juga ada yang semua tagihan dibayar BPJS,” ujarnya.

Dibantah

Menanggapi itu, Kepala Humas BPJS Nopi Hidayat membantah. Tidak ada klaim RS yang belum dibayar. “Setidaknya, sampai awal November, BPJS tidak memiliki tunggakan,” ucapnya.

Seluruh mekanisme administrasi BPJS, kata dia, sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

Kemarin, di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat, sejumlah pasien membeli obat di luar karena RSUD kehabisan stok. Harga obat beresep itu Rp 500.000 sampai Rp 750.000.

“Seharusnya, kan, gratis, ya?” kata Petrus Siahaan (56) di RS tersebut. Anggota keluarganya rawat jalan di RSUD Tarakan. Puncak krisis obat terjadi akhir Oktober sampai awal November. Saat itu, RSUD Tarakan tidak punya persediaan, antara lain obat saraf.

Keluarga pasien lain, Ina (44), mengaku sulit mendapat obat tulang dan saraf di RSUD Tarakan ataupun RSUD Cengkareng. Saat ia membeli dengan kartu BPJS, pihak apoteker mengatakan obat habis. Saat anaknya membeli tunai, obat itu ada dan bisa dibeli.

Sejumlah pengelola RS, seperti RS Jantung Harapan Kita (Jakarta Barat), RSUD Pasar Rebo (Jakarta Timur), dan RSUD Koja (Jakarta Utara), menyatakan berbeda. Cadangan obat cukup. Utang piutang dengan BPJS tak ada masalah.

Menurut Direktur Utama RS Koja Theryoto, tiada kekosongan obat. Utang BPJS pun belum mengganggu layanan. Menurut Koesmedi, tunggakan utang BPJS kepada RSUD Koja yang terbesar Rp 10 miliar. Itu mengganggu persediaan obat. (WIN)


Print this page

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal, dan sumber

Krisis Obat di Sebagian Rumah Sakit

http://jkn.jamsosindonesia.com/blog/detail/2435/krisis-obat-di-sebagian-rumah-sakit

Copyright © 2019 Jamkesindonesia.