pusat informasi jaminan kesehatan indonesia
Username dan password tidak cocok
Email sudah terdaftar
* Untuk User Dokter
** Untuk User Faskes
*** Untuk User Peneliti

Anda tidak berhak masuk ke subforum ini

BERITA

BPJS Kesehatan Harus Transparan: Opsi Pembayaran Tunggakan Klaim RS Dikaji

24 November 2017 | comment(0)

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Jaminan Sosial Nasional meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan transparan dengan kondisi keuangannya. Untuk itu, badan penyelenggara tersebut diminta menyerahkan data pembayaran klaim untuk dibandingkan dengan data tagihan rumah sakit.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Sigit Priohutomo, Kamis (23/11), di Jakarta. Itu menanggapi informasi dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) kepada presiden bahwa ada 164 rumah sakit yang arus kasnya terganggu karena klaim biaya kesehatannya belum dibayar sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan. Nilai klaim itu hampir Rp 3 triliun.

Sigit mengatakan, DJSN berupaya menengahi rumah sakit (RS) dengan BPJS Kesehatan. Data klaim RS dari Persi perlu diperbandingkan dengan data pembayaran dari BPJS Kesehatan. Dengan demikian, DJSN bisa menilai apakah defisit memang terjadi atau tidak. Jika defisit, bagaimana dampaknya pada arus kas RS dan arus kas BPJS Kesehatan. Hasil analisis itu akan dilaporkan kepada presiden.

Sejauh ini Persi telah menyerahkan data yang diperlukan. Namun, BPJS Kesehatan belum juga menyerahkan data klaim RS. “Apa sulitnya menyampaikan data. Waktu yang diberikan kepada BPJS Kesehatan untuk menyerahkan data sudah terlewati sebenarnya,” kata Sigit.

Jika pelayanan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di RS terganggu akibat terhambatnya pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan, itu adalah bencana kemanusiaan. Masyarakat yang jadi korban.

Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Bambang Wibowo menegaskan, meski arus kas RS terhambat, jangan sampai layanan terganggu.

Percepat verifikasi

Menurut Bambang, sistem verifikasi oleh BPJS Kesehatan sebaiknya dibenahi. Perlu ditetapkan batas waktu lama verifikasi dilakukan BPJS Kesehatan setelah dokumen klaim lengkap diserahkan RS agar adil bagi RS yang sudah memberikan pelayanan. Kini baru ada batas waktu pembayaran setelah dokumen klaim selesai diverifikasi. “Verifikasi bagian dari kinerja BPJS Kesehatan. Seharusnya cepat,” ujarnya.

Direktur RS Umum Daerah Kanujoso Djatiwibowo, Balikpapan, Kalimantan Timur, Edy Iskandar, dihubungi dari Jakarta, menyampaikan, sejak Januari 2017 klaim yang ditagihkan kepada BPJS Kesehatan selalu tak dibayar penuh. Setiap bulan, ada saja klaim tak dibayarkan senilai rata-rata Rp 2 miliar. Itu mengakibatkan menjelang akhir tahun tagihan menumpuk.

“Dari setiap klaim, ada saja yang dikembalikan. Lalu, kami perbaiki secepatnya dan dikirimkan kembali kepada BPJS Kesehatan. Namun, pembayarannya belum turun juga,” kata Edy.

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Janoe Tegoeh Prasetijo mengatakan, pekan ini pihaknya akan membayar klaim biaya kesehatan Rp 41 miliar kepada RS Umum Pusat Dr Sardjito, Yogyakarta. “Yang akan kami bayarkan itu merupakan tagihan jatuh tempo pekan ini,” ujarnya kemarin.

Sebelumnya, Kepala Bagian Hukum dan Humas RSUP Sardjito, Trisno Heru Nugroho, mengatakan, klaim layanan yang belum dibayar BPJS Kesehatan Rp 143 miliar. Menurut Janoe, pihaknya membayar klaim RS sesuai dengan ketentuan setelah melakukan verifikasi kelengkapan berkas dari RS.

Bambang menyatakan, opsi yang bisa ditempuh agar hal serupa tak terulang ialah BPJS Kesehatan memberikan uang muka pembayaran tagihan klaim RS. Jika ada kelebihan atau kekurangan bayar baru disesuaikan kemudian. Opsi lain, RS boleh meminjam uang ke bank untuk menutup tagihan BPJS Kesehatan yang belum cair. Bunga bank yang timbul lalu dibebankan kepada BPJS Kesehatan.

Direktur Utama RS Mardi Rahayu Kudus, Pujianto, menyampaikan, tak ada bank yang mau memberikan pinjaman kepada RS yang berada di bawah yayasan. Padahal, mayoritas RS swasta berada di bawah yayasan.


Print this page

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal, dan sumber

BPJS Kesehatan Harus Transparan: Opsi Pembayaran Tunggakan Klaim RS Dikaji

http://jkn.jamsosindonesia.com/blog/detail/2438/bpjs-kesehatan-harus-transparan--opsi-pembayaran-tunggakan-klaim-rs-dikaji

Copyright © 2018 Jamkesindonesia.