pusat informasi jaminan kesehatan indonesia
Username dan password tidak cocok
Email sudah terdaftar
* Untuk User Dokter
** Untuk User Faskes
*** Untuk User Peneliti

Anda tidak berhak masuk ke subforum ini

BERITA

Terganggu, Arus Kas 164 Rumah Sakit

23 November 2017 | comment(0)

JAKARTA, KOMPAS — Arus kas 164 rumah sakit yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan terganggu akibat adanya klaim biaya kesehatan yang belum dibayar oleh BPJS Kesehatan dalam beberapa bulan terakhir. Jika tidak segera diatasi, hal ini berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan kepada pasien.

Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Kuntjoro Adi Purjanto memperkirakan, nilai klaim dari 164 rumah sakit yang belum dibayar BPJS Kesehatan tersebut hampir mencapai Rp 3 triliun. “Data yang masuk ke Persi masih perlu diverifikasi lagi untuk mendapatkan jumlah pasti klaim yang memang belum dibayar,” ujarnya, Rabu (22/11).

Data yang dihimpun Persi dari rumah sakit, antara lain, menunjukkan, terdapat 41 rumah sakit swasta yang klaimnya sebesar Rp 173 miliar belum dibayar. Di Jakarta ada 29 rumah sakit yang klaimnya sebesar Rp 470 miliar belum dibayar.

Rumah sakit yang klaimnya belum dibayar sebagian besar adalah rumah sakit tipe C dan D yang mayoritas pasiennya adalah peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Pengelola rumah sakit kini gelisah dan bertanya-tanya kapan klaimnya dibayar. Tidak hanya rumah sakit swasta, rumah sakit vertikal yang berada di bawah Kementerian Kesehatan pun mengalami hal yang sama.

Pelayanan terganggu

Menurut Kuntjoro, keterlambatan pembayaran ini sangat berpotensi mengganggu pelayanan rumah sakit kepada pasien. Pasalnya, rumah sakit kesulitan memenuhi kewajibannya terhadap pihak ketiga yang memasok obat dan alat kesehatan, misalnya. Ujungnya, pasien juga yang dirugikan.

Di Jakarta, Ali Toha, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan, memaparkan, hingga kini ada Rp 39,2 miliar klaim yang sudah dicatat dalam berita acara dan belum dibayar. Selain itu, ada juga tagihan yang sudah dikirim, tetapi belum diverifikasi, sebesar Rp 87,4 miliar.

Akibatnya, RSUP Persahabatan belum bisa membayar obat dan alat kesehatan kepada pihak ketiga. Bahkan, sebagian distributor obat sudah menutup kemungkinan pembelian tunai karena pembayaran dari rumah sakit tersendat.

Di Yogyakarta, klaim RSUP Dr Sardjito yang belum dibayar BPJS Kesehatan mencapai Rp 143 miliar. “Per tanggal 10 November 2017, dari total tagihan kami sebesar Rp 170 miliar, baru dibayar Rp 27 miliar. Jadi, masih kurang Rp 143 miliar,” kata Trisno Heru Nugroho, Kepala Bagian Hukum dan Humas RSUP Dr Sardjito.

Trisno menyebutkan, klaim yang belum dibayarkan itu merupakan klaim biaya kesehatan tahun ini. Dia menambahkan, penyebab klaim belum dibayarkan, antara lain, karena adanya syarat administrasi yang masih harus dilengkapi rumah sakit.

“Sebagian klaim itu belum cair karena memang ada proses administrasi di rumah sakit yang masih harus dilengkapi. Tapi, sebagian lainnya saya enggak berani ngomong penyebabnya karena merupakan masalah internal BPJS Kesehatan,” katanya.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Yogyakarta Tuty Setyowati mengatakan, klaim JKN yang belum dibayarkan ke RSUD Kota Yogyakarta mencapai miliaran rupiah. Sebagian klaim yang belum dibayar itu berasal dari tahun 2016.

Tuty terus menjalin komunikasi dengan BPJS Kesehatan agar klaim tersebut segera dibayarkan. Sebab, keterlambatan pembayaran akan mengganggu kegiatan operasional rumah sakit.

Direktur Utama RS Mardi Rahayu, Kudus, Pujianto mengatakan, kalau sesuai ketentuan, klaim yang sudah ditagihkan dan diverifikasi dibayar BPJS Kesehatan paling lambat 15 hari kerja sejak ditagihkan. Namun, realitasnya, pada April-September 2017, pembayaran klaim tidak penuh. Setelah dikonfirmasi ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan Kudus, klaim yang belum dibayar itu masih menunggu verifikasi final dari BPJS Kesehatan.

Menyiasati hal itu, alokasi dana investasi rumah sakit akhirnya dikorbankan agar pelayanan kepada pasien tidak terganggu. “Kondisi ini sangat memberatkan kami yang 77 persen pasien merupakan peserta JKN-KIS,” kata Pujianto.

Keterlambatan pembayaran klaim juga dialami 34 rumah sakit umum daerah. “Saya mendapat laporan, keterlambatan pembayaran klaim dialami oleh semua RSUD, tapi berapa besarnya dana klaim setiap rumah sakit saya tidak tahu persis,” kata Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Dodo Suhendar di Bandung.

Ketika dikonfirmasi, Direktur Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Maya Amiarny Rusady menjawab singkat secara tertulis bahwa BPJS Kesehatan sudah bertemu dengan Persi dan semua sudah jelas.

Kuntjoro menyatakan, pihaknya memang sudah bertemu dengan direksi BPJS Kesehatan dan mereka menyanggupi membayar semua klaim yang belum dibayar pada Desember nanti.

Asisten Sekretaris Utama Bidang Komunikasi Publik dan Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat memastikan tagihan hingga Desember 2017 akan dibayar. Namun, BPJS Kesehatan tidak akan membayar klaim yang belum diverifikasi. Menurut Nopi, rumah sakit dan peserta JKN-KIS tidak perlu khawatir karena pemerintah juga memastikan rumah sakit mendapatkan haknya dengan menyediakan anggaran untuk menutup kekurangan pembiayaan JKN-KIS. (ADH/HRS/SEM)


Print this page

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal, dan sumber

Terganggu, Arus Kas 164 Rumah Sakit

http://jkn.jamsosindonesia.com/blog/detail/2440/terganggu--arus-kas-164-rumah-sakit

Copyright © 2019 Jamkesindonesia.