pusat informasi jaminan kesehatan indonesia
Username dan password tidak cocok
Email sudah terdaftar
* Untuk User Dokter
** Untuk User Faskes
*** Untuk User Peneliti

Anda tidak berhak masuk ke subforum ini

BERITA

PEMBIAYAAN JKN - KIS : Skema Cost Sharing Langgar Aturan

28 November 2017 | comment(0)

BISNIS, JAKARTA—Skema cost sharing dalam pembiayaan penyakit katastropik sebagai alternatif langkah dalam menekan mismatch atau defisit neraca dalam aktivitas operasi penyelenggaraan Dana Jaminan Sosial BPJS Kesehatan dinilai menjadi solusi yang tidak efektif dan bermasalah dari sisi regulasi.

Kendati skema alternatif yang mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR pekan lalu itu diklaim masih merupakan sebuah referensi akademik, BPJS Kesehatan juga dinilai perlu melakukan simulasi terhadap penerapan skema cost sharing tersebut.

Timboel Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch, mengatakan prinsip urun biaya sebagaimana termuat dalam konsep cost sharing sebenarnya sudah diamanahkan dalam Undang-undang No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pasal 22, ayat 2, UU tersebut menyatakan untuk jenis pelayanan tertentu yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, peserta dikenakan urun biaya.

Namun, pada pasal yang sama, ayat 1, UU SJSN menegaskan bahwa manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perserorangan, berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. Oleh karena itu, lanjutnya, skema cost sharing pertama-tama dinilai telah melanggar regulasi.

“Pertanyaannya, apakah penyakit katastropik itu penyalahgunaan? Padahal, ayat 1 itu menyebutkan dengan jelas soal pelayanan kuratif, bukan setengah atau seperempat kuratif,” ungkapnya kepada Bisnis, Minggu (26/11).

Timboel juga menilai, pembedaan perlakuan terhadap peserta yang tergolong mampu pada pembiayaan katastropik dalam skema cost sharing menimbulkan perlakuan diskriminatif. Menurutnya, penyelenggaraan program JKN – KIS selama ini sudah membedakan besaran iuran, apalagi ada peserta penerima bantuan iuran atau PBI yang secara penuh dibayarkan pemerintah.

Belum tentu, sambung dia, ke depan skema ini bisa menghentikan problema defisit yang dialami BPJS Kesehatan dalam pengelolaan DJS. Timboel menegaskan, solusi alternatif itu justru menunjukkan ketidakmampuan direksi BPJS Kesehatan untuk menjalankan program JKN–KIS.

Alih-alih meningkatkan kendali mutu kendali biaya dan kepesertaan, khususnya untuk peserta penerima upah dan peserta mandiri yang diyakini masih menjadi problem, dia meniai alternatif pilihan itu lagi-lagi mengorbankan peserta.

Sementara itu, BPJS Kesehatan menegaskan skema cost sharing atau urun biaya dalam pembiayaan penyakit katastropik merupakan referensi akademik dan belum tentu diadaptasi.

Nopi Hidayat, Juru Bicara BPJS Kesehatan, menegaskan bahwa skema cost sharing tersebut bukan merupakan rencana usulan ataupun keputusan, melainkan masih berupa referensi akademik dari sejumlah negara dalam menghadapi kondisi serupa yang dialami BPJS Kesehatan.

“Gambaran pengelolaan di negara lain belum tentu diadaptasi. Perlu kajian lebih lanjut, termasuk dasar hukum, bila diusulkan,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (27/11).

Nopi menjelaskan, BPJS Kesehatan memang diminta untuk memaparkan bagaimana pembiayaan penyakit katastropik pada RDP dengan Komisi IX DPR, Kamis (23/11). Hingga saat ini, jelasnya, segala hal terkait manfaat jaminan dari program JKN–KIS masih diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh regulator. “Ini perlu diluruskan agar tidak terjadi salah pengertian,” sebutnya.

SIMULASI

Saleh Partaonan Daulay, Wakil Ketua Komisi IX DPR, menjelaskan dalam RDP terakhir itu terungkap bahwa skema yang menekankan adanya pembagian biaya antara BPJS Kesehatan dengan pasien atau keluarganya itu hanya berlaku bagi peserta mampu dan mandiri. Artinya, skema ini menjadi salah satu usulan agar tidak semua biaya katastropik dibebankan kepada BPJS Kesehatan.

Oleh karena itu, Saleh mengatakan Komisi IX meminta BPJS Kesehatan membuat simulasi pembiayaan lantaran penerapan sistem cost sharing akan berdampak pada sejumlah aspek penyelenggaraan program JKN–KIS, termasuk kepesertaan dan pelayanan. Terbuka kemungkinan, jelas dia, kebijakan itu justru membuat orang mampu berpindah kepada layaan asuransi swasta.

“Dan kalaupun tetap di BPJS Kesehatan, tentu mereka [peserta mampu] menginginkan agar mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan lebih baik. Karena itu, kami mengusulkan agar BPJS membuat simulasi pembiayaan dengan sistem cost sharing ini.”

Melalui simulasi itu, Saleh berharap BPJS Kesehatan dapat mengetahui berapa sebetulnya nilai penghematan yang didapat dalam skema cost sharing untuk menutupi defisit dana jaminan sosial (DJS). Menurutnya, BPJS Kesehatan dalam simulai juga perlu memikirkan cara yang akan ditempuh agar masyarakat yang mampu tetap mau menjadi peserta BPJS.

Selain itu, tambah dia, BPJS Kesehatan perlu menemukan solusi dalam meningkatkan pelayanan bagi mereka yang membayar lebih tersebut.

Saleh menjelaskan, persoalan defisit dalam penyelenggaraan program JKN–KIS memang masih menjadi salah satu isu yang paling banyak disoroti dalam RDP terakhir antara Komisi IX dengan BPJS Kesehatan. Menurut keterangan BPJS Kesehatan dalam rapat tersebut, kata dia, salah satu faktor yang menyebabkan defisit adalah meningkatnya biaya pengobatan bagi peserta yang menderita penyakit katastropik, ataral lain jantung, kanker, stroke, dan leukemia.

Untuk pengobatan penyakit tersebut, Saleh mengatakan BPJS Kesehatan menghabiskan hampir 20%  dari total pembiayaan. “Karena itu, BPJS Kesehatan mengusulkan agar penyakit-penyakit katastropik itu dilakukan kebijakan cost sharing.”


Print this page

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal, dan sumber

PEMBIAYAAN JKN - KIS : Skema Cost Sharing Langgar Aturan

http://jkn.jamsosindonesia.com/blog/detail/2455/pembiayaan-jkn---kis---skema-cost-sharing-langgar-aturan

Copyright © 2018 Jamkesindonesia.