pusat informasi jaminan kesehatan indonesia
Username dan password tidak cocok
Email sudah terdaftar
* Untuk User Dokter
** Untuk User Faskes
*** Untuk User Peneliti

Anda tidak berhak masuk ke subforum ini

BERITA

BPJS KESEHATAN : Pemerintah Tutup Defisit Rp3,6 Triliun

02 December 2017 | comment(0)

JAKARTA – Pemerintah telah menutup defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebesar Rp 3,6 triliun.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo mengungkapkan pihaknya telah melakukan transfer pada Kamis (30/11) kepada BPJS Kesehatan. "Sudah ditransfer Rp3,6 triliun untuk BPJS Kesehatan. Sudah dibayar hari ini," ujar Mardiasmo saat mengunjungi Pusdiklat PPATK, Kamis (30/11).

Pihaknya sengaja memprioritaskan pembayaran defisit BPJS Kesehatan karena mempertimbangkan pentingnya pembayaran kepada rumah sakit. Setelah pembayaran BPJS Kesehatan, Kementerian Keuangan akan melakukan transfer dana PMN atau Penanaman Modal Negara 2017.

"PMN dan subsidi kan akhir tahun. Tapi BPJS ini penting dan memang sudah seharusnya dibayar karena sudah banyak tagihan rumah sakit ya kita dahulukan," paparnya.

Terkait transfer tersebut, BPJS Kesehatan belum dapat memberikan konfirmasi utuh. Namun, Juru Bicara BPJS Nopi Hidayat mengatakan posisi defisit dalam BPJSK sudah diketahui sejak awal.

"Misalnya, ada pemberitaan di bulan Agustus 2017 BPJSK defisit, sesungguhnya hal ini sudah diketahui dan dihitung sejak penyusunan anggaran di akhir tahun 2016," ujar Nopi, Jumat (1/12).

Setiap awal tahun anggaran, program JKN KIS, atau yang lebih dikenal sebagai program BPJS Kesehatan, selalu dihitung dengan pendekatan dan prinsip anggaran berimbang.

Untuk terjadinya anggaran berimbang, prinsip umum a.l. pengeluaran dan pendapatan harus sama, pendapatan utama bersumber dari iuran peserta, dan berdasarkan hitungan aktuaria, iuran saat ini.

"Karena iuran belum sesuai angka idealnya, program ini structurally unfunded, sehingga akan terjadi defisit, sampai kapan pun," tegasnya.

Opsi menutup defisit tersebut yaitu dengan menaikkan iuran. Namun, hal ini tidak menjadi pilihan, karena pemerintah tidak ingin membebani rakyat. Opsi kedua adalah penyesuaian manfaat. "Pasti defisit hilang dengan sendirinya. Namun ini tidak akan menjadi pilihan."

Pilihan ketiga, sesuai PP 87/2013, Pemerintah menyuntikkan dana tambahan lewat APBN untuk mengatasi defisit. "Ini yang menjadi pilihan saat ini." Pasalnya, ini adalah komitmen Pemerintah untuk menghadirkan negara dalam memberikan jaminan kesehatan.

Menurut Nopi, BPJSK bisa mendeteksi defisit sejak awal karena pihaknya memiliki data historis yang lengkap. Selain itu dia menambahkan sesuai prinsip jaminan sosial kesehatan, semua harus bisa diprediksi sejak awal.

Terkait defisit ini, dia menuturkan Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengetahui hal ini karena terlibat langsung dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan BPJSK sesuai regulasi yang ada.

"Semua pihak di atas mendalami prediksi terjadinya defisit, jauh sebelumya." Artinya, dalam hal ini setahun sebelum program berjalan, sudah diketahui bahwa program JKN KIS akan terjadi defisit.

OPSI LAIN

DJSN menyiapkan sejumlah rumusan terkait opsi pembiayaan defisit BPJS Kesehatan. Meski demikian, Ketua DJSN Sigit Priohutomo menuturkan belum ada pembahasan untuk menaikkan tarif kepesertaan BPJS.

“Defisit BPJS kesehatan ini suatu isu yang kami godog bersama, belum saatnya itu muncul. Iuran itu kan biaya manfaat plus biaya operasional. Untuk memenuhi harga keekonomian, harus ada keseimbangan antara pengeluaran untuk biaya manfaat dan biaya operasional dengan jumlah penerimaan iuran,” kata Sigit, Kamis (30/11).

Dalam hal ini, Sigit menuturkan ada sejumah poin yang bisa menjadi usulan alternatif pembiayaan defisit BPJS Kesehatan.

Untuk jangka pendek, pembiayaan defisit bisa dilakukan dengan memberikan suntikan tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b PP 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan.

Upaya lain yang juga bisa dilakukan adalah pemberian dana talangan dari aset BPJS Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3Q.

Disisi lain, agar pemberian suntikan dana tambahan dan pemberian dana talangan tidak terulang secara terus menerus, maka perlu dilakukan upaya jangka menengah yang mungkin dapat mengendalikan defisit JKN dalam jangka waktu 1 atau 2 tahun ke depan.

Pertama, meninjau ulang sistim pembayaran dana kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau FKTP milik pemerintah yaitu puskesmas. Ini dilakukan mengingat Puskesmas sudah dapat pembiayaan dari APBN maupun APBD.

Menurutnya akan tidak fair jika mendapatkan dana kapitasi melalui sistem yang sama dengan FKTP swasta, yaitu sesuai dengan jumlah Peserta yang terdaftar di FKTP.

Kedua, efisiensi dana operasional BPJS. Dalam hal ini, Sigit mengatakan DJSN telah melakukan analisis terhadap RKAT BPJS Kesehatan melalui beberapa pendekatan untuk mengetahui tambahan Dana Operasional BPJS Kesehatan yang rasional, dikaitkan dengan peningkatan jumlah peserta dan peningkatan penerimaan iuran.

Ketiga, penghitungan keseimbangan antara iuran dan manfaat dan terakhir adalah melakukan pengalihan sebagian dana infrastruktur yang bersifat fisik menjadi infrastruktur non fisik berupa peningkatan SDM Kesehatan di FKTP.

Belum lama ini, Kementerian Keuangan mencari cara untuk mengatasi masalah kerugian yang diderita BPJS Kesehatan sekitar Rp9 triliun.

Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Kunta Wibawa menuturkan pihaknya telah menyiapkan dana senilai Rp3,6 triliun dari pos belanja cadangan yang ada dalam APBN-Perubahan 2017.

“Sudah ada cadangannya Rp3,6 triliun, tinggal DIPA nya dikeluarin kan sudah ada di APBNP,” kata Kunta.


Print this page

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal, dan sumber

BPJS KESEHATAN : Pemerintah Tutup Defisit Rp3,6 Triliun

http://jkn.jamsosindonesia.com/blog/detail/2460/bpjs-kesehatan---pemerintah-tutup-defisit-rp3-6-triliun

Copyright © 2018 Jamkesindonesia.