pusat informasi jaminan kesehatan indonesia
Username dan password tidak cocok
Email sudah terdaftar
* Untuk User Dokter
** Untuk User Faskes
*** Untuk User Peneliti

Anda tidak berhak masuk ke subforum ini

BERITA

Dorong Cakupan Semesta

03 January 2018 | comment(0)

Semua penduduk di Tanah Air ditargetkan menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat tahun 2019. Untuk mencapai hal itu, butuh kolaborasi secara intensif antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan pemerintah daerah.

JAKARTA, KOMPAS. Cakupan semesta kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat baru dicapai 91 kabupaten atau kota. Padahal, cakupan semesta kepesertaan program itu secara nasional ditargetkan tercapai tahun 2019.

“Agar semua daerah tercakup hingga 2019, kami bekerja mulai dari level desa, kecamatan, sampai kabupaten. Peran pemerintah daerah dioptimalkan,” kata Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris dalam paparan publik awal 2018 di Jakarta, Selasa (2/1).

Cakupan semesta adalah semua penduduk terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Pihaknya mengapresiasi 91 kabupaten atau kota yang memenuhi cakupan semesta (universal coverage) kepesertaan lebih cepat dari target.

Daerah itu terdiri dari 67 kabupaten dan 24 kota di tiga provinsi, yakni Aceh, Gorontalo, dan DKI Jakarta. Adapun 59 kabupaten dan 15 kota di 3 provinsi berkomitmen memenuhi cakupan semesta kepesertaan JKN- KIS dalam waktu dekat.

Per 31 Desember 2017, tercatat 187,9 juta penduduk Indonesia menjadi peserta JKN-KIS. Merujuk cakupan semesta, pada 1 Januari 2019 ditargetkan 257,5 juta penduduk terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. Artinya, BPJS Kesehatan mengejar sekitar 70 juta peserta setahun ke depan.

Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari Andayani mengatakan, ada sejumlah kendala terkait kepesertaan, antara lain kesadaran warga tentang pentingnya JKN-KIS rendah. “Ada warga baru mendaftar jadi peserta saat sakit. Kami kerap mengingatkan, menjadi peserta JKN-KIS itu investasi, perlindungan saat sakit,” ujarnya.

Selain itu, penambahan peserta terkendala terbatasnya kanal atau layanan untuk memudahkan warga mendaftar jadi peserta. Hambatan lain adalah banyak perusahaan skala kecil enggan mendaftarkan karyawannya, apalagi usaha skala kecil umumnya tak tergabung dengan asosiasi yang bisa menekan perusahaan menunaikan kewajibannya.

Peran pemda

Untuk itu, menurut Andayani, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan pemda memutakhirkan data kepesertaan JKN-KIS dari jumlah total penduduk untuk mengetahui jumlah warga belum tercakup JKN dan intervensinya. Jika mereka bukan penerima upah, sosialisasi digalakkan. Namun jika dari warga miskin, pemda menambahkannya jadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

“Kalau mereka yang belum terdaftar dari kelompok penerima upah, pemda mendorong agar perusahaan menjalankan kewajibannya. Pemda bisa memberi sanksi kepada perusahaan kalau tak patuh,” ujar Andayani.

Untuk memudahkan akses masyarakat, BPJS Kesehatan memperluas layanan dengan pendekatan “jemput bola”. “Kami mengusahakan target cakupan semesta tercapai. Tugas ini harus dijalankan,” katanya.

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, dihubungi dari Jakarta, mengatakan terus memantau kepesertaan JKN-KIS di 13 kabupaten atau kota di Sulteng. Pemerintah provinsi setempat membantu pemerintah kabupaten jika kurang dana penambahan peserta JKN.

Opsi lain adalah pemkab atau kota dan pemerintah desa memakai dana desa 10 persen dari APBD untuk menambah peserta. Di Sulteng, baru Kabupaten Buol yang memenuhi cakupan semesta kepesertaan JKN-KIS. (VDL)


Print this page

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal, dan sumber

Dorong Cakupan Semesta

http://jkn.jamsosindonesia.com/blog/detail/2488/dorong-cakupan-semesta

Copyright © 2018 Jamkesindonesia.