pusat informasi jaminan kesehatan indonesia
Username dan password tidak cocok
Email sudah terdaftar
* Untuk User Dokter
** Untuk User Faskes
*** Untuk User Peneliti

Anda tidak berhak masuk ke subforum ini

BERITA

BPJS Perluas Akses bagi Warga Kurang Mampu

03 March 2018 | comment(0)

Jakarta, Kompas

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjalin kerja sama dengan Yayasan Dompet Dhuafa Republika dalam hal optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat di Kantor BPJS Kesehatan, Jakarta, Jumat (2/3). Sebanyak 5.000 orang yang tergolong tidak mampu akan dibayarkan preminya oleh yayasan tersebut.

Direktur Kepatuhan Hukum dan Hubungan Antarlembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi mengatakan, upaya ini merupakan bentuk dukungan nyata memperluas akses bagi masyarakat yang masih belum terdaftar karena ketidakmampuan dan belum masuk dalam kuota penerima bantuan iuran, baik yang ditanggung pemerintah pusat maupun daerah. Acara itu dihadiri Ketua Yayasan Dompet Dhuafa Republika Ismail Agus Said.

Sejauh ini, peserta bukan penerima upah (PBPU) atau mandiri termasuk paling besar tidak taat membayar iuran premi. Padahal, hal itu dapat berpotensi mengurangi pendapatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Untuk itu perlu upaya sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan lembaga untuk ikut mengawasi pelaksanaan pembayaran sesuai ketentuan.

Saat ini jumlah peserta mandiri sebanyak 26 juta jiwa penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 juta jiwa penduduk aktif membayar iuran dan 12 juta jiwa penduduk tidak aktif.

Bayu Wahyudi mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dtijen Dukcapil) unutk meninjau ulang angka itu. “Kami akan klusterkan dulu. Kami bagi, apakah mereka mampu atau tidak mampu. Kemudian, kami akan lihat secara geografis. Bisa saja data itu tidak valid,” ujarnya.

Secara khusus, Bayu menyoroti soal 12 juta jiwa penduduk yang tak aktif membayar iuran. Padahal, sesuai regulasi, pembayaran itu merupakan kewajiban. Pemerintah daerah perlu mengawasi hal itu. Jika ada warganya tak mampu membayar, pemda memiliki anggaran kesehatan 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperuntukkan untuk penerima bantuan iuran.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, berdasarkan Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial Kesehatan hingga 30 November 2017, piutang paling besar berasal dari 11 juta peserta mandiri. Apabila diakumulasi, tunggakan tersebut mencapai Rp 2 triliun. “Itu angka yang tinggi dan yang paling bisa membuat BPJS Kesehatan mengalami defisit,” ujarnya.

Defisit BPJS Kesehatan dinilai akan terus terjadi apabila tidak ada revisi dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres itu, Pasal 17A.1 ayat 2 a, menyatakan, status kepesertaan akan aktif kembali apabila peserta membayar iuran bulan tertunggak paling banyak 12 bulan.

Menurut Timboel, implikasinya, negara akan kehilangan pendapatan yang seharusnya dibayarkan apabila tunggakan peserta lebih dari 12 bulan. “Ini mengurangi potensi pendapatan yang seharusnya didapatkan BPJS Kesehatan apabila peserta menunggak lebih dari 12 bulan,” ujarnya. (DD18)

 

Direktur Kepatuhan, Hukum dan Hubungan Antarlembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi dan Direktur Kepatuhan, Hukum dan Hubungan Antarlembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi dalam hal oprimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di kantor BPJS, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada Jumat (2/3). (NIKOLAUS HARBOWO)


Print this page

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal, dan sumber

BPJS Perluas Akses bagi Warga Kurang Mampu

http://jkn.jamsosindonesia.com/blog/detail/2498/bpjs-perluas-akses-bagi-warga-kurang-mampu

Copyright © 2018 Jamkesindonesia.