pusat informasi jaminan kesehatan indonesia
Username dan password tidak cocok
Email sudah terdaftar
* Untuk User Dokter
** Untuk User Faskes
*** Untuk User Peneliti

Anda tidak berhak masuk ke subforum ini

BERITA

60 Juta Penduduk Belum Terdaftar

11 October 2018 | comment(0)

JAKARTA, KOMPAS – Sebanyak 60 juta penduduk Indonesia belum terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat. Padahal, cakupan jaminan kesehatan semesta secara nasional ditargetkan tercapai pada 2019. Kolaborasi dengan kementerian dan lembaga pun semakin intensif menjelang tenggat waktu yang tersisa.

“Sejatinya, program JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat) merupakan program kolaboratif dari seluruh elemen bangsa. Melalui sinergi yang kuat diharapkan bisa menjaga keberlangsungan program ini, sekaligus mewujudkan universal health coverage (cakupan kesehatan semesta) pada 2019,” ujar Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Andayani Budi Lestari dalam acara “Penyerahan Data Kependudukan (NIK) sebagai Dasar Penyusunan Data Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Per 5 Oktober 2018, jumlah peserta JKN-KIS 203,47 jiwa atau 77,1 persen dari total penduduk di Indonesia. Dari jumlah tersebut sekitar 119 juta jiwa dibantu oleh pemerintah, baik melalui anggaran pemerintah pusat maupun daerah.

 

 

Dalam upaya percepatan cakupan kesehatan nasional, kolaborasi antar kementerian dan lembaga pun diperkuat. Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN. Dalam peraturan tersebut, presiden memerintahkan 11 kementerian/lembaga untuk mendorong program JKN-KIS agar berjalan lebih optimal. Kesebelas kementerian/lembaga itu, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, serta seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota.

Sejauh ini, upaya yang telah dilakukan BPJS, yaitu mendorong pemerintah daerah untuk menambah kepesertaan warga yang belum terjangkau JKN-KIS dengan menganggarkannya dalam APBD 2019. Selain itu, BPJS Kesehatan juga mendorong perguruan tinggi untuk menjadikan kepesertaan JKN sebaagi syarat pendaftaran.

Bersama Kementerian Agama, peserta haji dan umroh pun didorong untuk menjadi peserta JKN-KIS. BPJS Kesehatan juga mulai menggunakan mesin pembaca data serta aplikasi mobile JKN dalam proses pendaftaran agar proses pendaftaran bisa lebih mudah dan cepat.

Pemanfaatan data kependudukan

Andayani menyatakan, BPJS Kesehatan bersama Kementerian Dalam Negeri telah memadankan data peserta dengan data nomor induk kependudukan. Dengan begitu, data ini bisa digunakan untuk mengecek nama serta alamat penduduk yang belum mendaftar JKN. “Data ini akan kami gunakan untuk melakukan pendekatan baik kepada pemerintah daerah, badan usaha, serta masyarakat agar segera mendaftar JKN-KIS,” katanya.

 

KOMPAS/DEONSIA ARLINTA

Penyerahan Data Kependudukan (NIK) Sebagai Dasar Penyusunan Data Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Jakarta, Rabu (10/10/2018).

 

Berdasarkan hasil sinkronisasi, sekitar 148,38 peserta JKN yang datanya padan dengan data kependudukan. Sementara, data yang belum padan bisa disebabkan karena nama yang terdaftar belum sesuai, tidak ada NIK, ataupun adanya data ganda. Ditargetkan, seluruh data peserta JKN-KIS bisa padan dengan data kependudukan hingga Desember 2018.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri I Gede Suratha menuturkan, penggunaan data kependudukan ini diharapkan bisa dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab. “Pastikan untuk menjaga kerahasiaan data penduduk dan menggunakan hak akses langsung ke server di pusat,” ucapnya.


Print this page

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal, dan sumber

60 Juta Penduduk Belum Terdaftar

http://jkn.jamsosindonesia.com/blog/detail/2541/60-juta-penduduk-belum-terdaftar

Copyright © 2018 Jamkesindonesia.