pusat informasi jaminan kesehatan indonesia
Username dan password tidak cocok
Email sudah terdaftar
* Untuk User Dokter
** Untuk User Faskes
*** Untuk User Peneliti

Anda tidak berhak masuk ke subforum ini

HOT ISSUE

Jokowi Belum Sahkan Satupun Aturan BPJS Ketenagakerjaan

26 May 2015 | comment(0)

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mengharapkan empat peraturan pemerintah sebagai dasar hukum badan dapat segera disahkan presiden sebelum akhir Mei ini.

Elvyn G Masyassa, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan dari empat layanan yang diamanatkan undang-undang, tiga aturan telah disetujui di tingkat kementerian. Satu aturan lainnya yakni Jaminan Pensiun di bawa ke presiden untuk diputuskan karena belum adanya kesepakatan iuran di tingkat kementerian.

" segera dieskalasi, kita harapkan akhir Mei sudah selesai ditandatangani oleh presiden," ujar Elvyn kepada Bisnis di Jakarta, yang dikutip Selasa (26/5/2015).

Menurutnya walau ketiga aturan telah disetujui tingkat kementerian yakni Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian serta Jaminan Hari Tua namun beleid ini masih membutuhkan sinkronisasi dengan aturan lain seperti undang-undang tentang aparatur sipil negara. Pasalnya beleid untuk PNS ini membuat usia pensiun menjadi 58 tahun sedangkan usia pensiun karyawan swasta 56 tahun, sehingga berpengaruh pada perhitungan program.

Ditambahkan Elvyn, walau presiden belum menetapkan aturan main bagi badan, pihaknya optimis dapat beroperasi penuh pada 1 Juli mendatang. Pasalnya tiga aturan ini hanya penyempurnaan operasional yang telah dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan selama ini. Sedangkan satu program lainnya yakni jaminan pensiun berdasarkan timeline yang disepakati di tingkat kementerian koordinator tetap akan berlaku pada 1 Juli mendatang.

"Ini hanya legalitas formal, karena beberapa jaminan tambahan yang kami lakukan perlu ada dasar hukumnya," kata Elvyn.

Ia menjelaskan beberapa cakupan dari kebutuhan regulasi baru itu seperti perluasan manfaat kecelakaan kerja hingga sembuh total, beasiswa bagi anak yang orang tuanya meninggal ketika bekerja hingga dimungkinkanhya pengambilan manfaat sebagian untuk produk jaminan hari tua.

Lebih lanjut, menurut Elvyn, sesuai dengan amanat undang-undang dalam revisi aturan ini maka bagi pegawai negeri sipil dan TNI/Polri akan otomatis ikut menjadi peserta BPJS TK pada 1 Juli mendatang.

Sumber: http://finansial.bisnis.com/read/20150526/215/437158/jokowi-belum-sahkan-satupun-aturan-bpjs-ketenagakerjaan


Print this page

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal, dan sumber

Jokowi Belum Sahkan Satupun Aturan BPJS Ketenagakerjaan

http://jkn.jamsosindonesia.com/blog/detail/624/jokowi-belum-sahkan-satupun-aturan-bpjs-ketenagakerjaan

Copyright © 2020 Jamkesindonesia.

gratis sexfilme german sexfilme hardcore pornofilme milf pornofilme gangbang pornofilme pov pornofilme casperbet şikayetvar bonus veren bahis siteleri kaçak casino siteleri frisuren