pusat informasi jaminan kesehatan indonesia
Username dan password tidak cocok
Email sudah terdaftar
* Untuk User Dokter
** Untuk User Faskes
*** Untuk User Peneliti

Anda tidak berhak masuk ke subforum ini

HOT ISSUE

Perluas Pilihan Obat bagi Pasien

04 February 2016 | comment(0)

JAKARTA, KOMPAS — Industri farmasi menghasilkan berbagai obat hasil inovasi atau paten untuk penyakit kronis, seperti kanker, hepatitis, dan diabetes. Namun, mayoritas obat yang masuk daftar katalog elektronik Jaminan Kesehatan Nasional adalah obat generik. Untuk itu, perlu ada mekanisme agar pasien bisa memilih obat paten dengan membayar selisih biayanya.

 

"Pasien berhak mendapat obat lebih baik," kata Ketua Umum International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) Luthfi Mardiansyah dalam "Outlook Industri Farmasi 2016: Peran Obat-obatan Inovatif dalam JKN", Rabu (3/2), di Jakarta.

Obat hasil inovasi umumnya dalam masa paten atau baru dihasilkan dari riset pengembangan obat sebelumnya untuk penyakit sama. Sementara obat generik diproduksi menurut formula obat lama yang masa patennya habis.

Ia mencontohkan, pasien bisa sembuh dengan obat generik dan paten. Namun, pasien bisa tertangani lebih cepat karena waktu rawat inap di rumah sakit lebih singkat jika memakai obat paten. Industri farmasi menghasilkan banyak obat inovasi untuk penyakit kronis, seperti kanker, hepatitis, dan diabetes.

Sejauh ini, pemerintah fokus menyediakan obat generik sehingga obat yang masuk katalog elektronik JKN umumnya adalah obat jenis itu. "Padahal, mahal- murahnya obat bukan penentu efisiensi biaya kesehatan. Biaya bisa tak efisien jika dirawat di RS lebih lama," ujarnya.

Mekanisme pembayaran

Terkait itu, pemerintah diminta memberikan kesempatan kepada pasien JKN memakai obat paten meski harganya lebih mahal ketimbang obat generik. Jika biaya kesehatan jadi lebih besar dari tarif standar Indonesia-Case Based Group (INA-CBG), pemerintah perlu menyediakan mekanisme agar pasien bisa membayar selisihnya.

Kini, mekanisme pembayaran selisih biaya kesehatan hanya bagi pasien yang ingin dirawat di RS dengan manfaat di kelas lebih tinggi. Misalnya, pembayar iuran manfaat layanan di ruang rawat kelas 1 ingin manfaat lebih tinggi di ruang VIP. "Korea Selatan menerapkan mekanisme itu untuk pemilihan obat," ujar Luthfi.

Secara terpisah, Kepala Departemen Komunikasi Eksternal dan Hubungan Masyarakat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Irfan Humaidi menyatakan, mekanisme yang ada harus dipertahankan. Sebab, obat-obat yang masuk Formularium Nasional atau daftar obat JKN dan katalog elektronik diseleksi para pakar dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi obat demi kepentingan pasien.

"Pasien tahu dari mana kalau obat tertentu lebih bagus," ucap Irfan. Di sisi lain, pasien yang mau bayar lebih mahal berarti termasuk mampu. Pasien bisa memakai mekanisme di luar JKN, misalnya asuransi swasta.

Pihak BPJS Kesehatan tak berwenang menentukan obat yang dipakai RS, asalkan obat sesuai diagnosis penyakit. RS tak dilarang memakai obat di luar katalog elektronik selama semua biaya kesehatan tak melebihi tarif INA-CBG dan pasien tak membayar iuran tambahan.

Namun, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Iwan Dwiprahasto menilai, karena RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan bisa membeli obat nonkatalog elektronik, industri yang obatnya masuk katalog tak dapat jaminan proteksi bisnis. Hal itu mengakibatkan banyak obat yang diproduksi tak terserap. (JOG)


Print this page

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal, dan sumber

Perluas Pilihan Obat bagi Pasien

http://jkn.jamsosindonesia.com/blog/detail/861/perluas-pilihan-obat-bagi-pasien

Copyright © 2020 Jamkesindonesia.

gratis sexfilme german sexfilme hardcore pornofilme milf pornofilme gangbang pornofilme pov pornofilme casperbet şikayetvar bonus veren bahis siteleri kaçak casino siteleri frisuren