pusat informasi jaminan kesehatan indonesia
Username dan password tidak cocok
Email sudah terdaftar
* Untuk User Dokter
** Untuk User Faskes
*** Untuk User Peneliti

Anda tidak berhak masuk ke subforum ini

PUSAT INFORMASI JKN

Informasi program Jaminan Kesehatan terlengkap bagi Warga Negara Indonesia dan Expatriat yang bekerja di Indonesia.

Pusat Informasi JKN > Pelaku JKN

Penyelenggaraan JKN dilaksanakan oleh 4 pelaku utama, yaitu Peserta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, dan Pemerintah (UU No. 40 Tahun 2004 Bab VI bagian kedua, PP No. 101/2013, PerPres No. 12/2013, PerPres 111/2013)

PESERTA JKN

Peserta JKN adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Peserta berhak atas manfaat JKN. Untuk tetap memperoleh jaminan pelayanan kesehatan, Peserta wajib membayar iuran JKN secara teratur dan terus-menerus hingga akhir hayat. Peserta JKN terbagi atas dua kelompok utama, yaitu Penerima Bantuan  Iuran dan Bukan Penerima Bantuan Iuran. Penerima Bantuan Iuran mendapatkan subsidi iuran JKN dari Pemerintah. Bukan Penerima Bantuan Iuran wajib membayar iuran JKN oleh dirinya sendiri atau bersama-sama dengan majikannya.

BPJS KESEHATAN

BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan (UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat 1). BPJS Kesehatan dibentuk dengan UU No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN dan UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS.

Kedua UU ini mengatur pembubaran PT Askes Persero dan mentransformasikan PT Askes Persero menjadi BPJS Kesehatan. Pembubaran PT Askes Persero dilaksanakan tanpa proses likuidasi dan dilaksanakan dengan pengalihan aset dan liabilitas, hak, dan kewajiban hukum PT Askes Persero menjadi aset dan liabilitas, hak, dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan. Seluruh pegawai PT Askes Persero menjadi pegawai BPJS Kesehatan.(UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 60 ayat 3a dan 3b)

BPJS Kesehatan berbadan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden (UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 7). BPJS Kesehatan berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota Negara RI. BPJS Kesehatan memiliki kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota.

Dalam rangka menjalankan fungsi sebagai penyelenggara program jaminan kesehatan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia, BPJS Kesehatan bertugas: (UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 11)

  1. Menerima pendaftaran Peserta JKN
  2. Mengumpulkan iuran JKN dari Peserta, Pemberi Kerja, dan Pemerintah
  3. Mengelola dana JKN
  4. Membiayai pelayanan kesehatan dan membayarkan manfaat JKN
  5. Mengumpulkan dan mengelola dana Peserta JKN
  6. Memberi informasi mengenai penyelenggaraan JKN

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, BPJS Kesehatan diberi kewenangan untuk:

  1. Menagih pembayaran iuran
  2. Menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai
  3. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya
  4. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah

FASILITAS KESEHATAN

BPJS Kesehatan membangun jaringan fasilitas kesehatan dengan cara bekerja sama dengan Fasilitas Kesehatan milik pemerintah atau swasta untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi bagi Peserta JKN dan keluarganya. Jaringan fasilitas kesehatan ini terbagi atas tiga kelompok utama, yaitu fasilitas kesehatan tingkat pertama, fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, dan fasilitas kesehatan pendukung.

Fasilitas kesehatan tingkat pertama menyelenggarakan pelayanan kesehatan non spesialistik, sedangkan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan menyelenggarakan pelayanan kesehatan spesialistik dan subspesialistik. Fasilitas kesehatan pendukung melayani pelayanan obat, optik, dan dukungan medis lainnya.

PEMERINTAH

Pemerintah berperan dalam penentuan kebijakan (regulator), pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan program JKN.

REGULATOR

Terdapat tiga aktor utama yang berperan sebagai regulator, yaitu Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah.

DJSN adalah lembaga penunjang  eksekutif  yang  dibentuk  dengan UU No. 40 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan SJSN. DJSN bertanggung jawab kepada Presiden. DJSN berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN. DJSN bertugas melakukan kajian dan penelitian, mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial, mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran, serta melakukan pengawasan terhadap BPJS.

Pemerintah Pusat yang berurusan langsung dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan mengatur berbagai hal teknis penyelenggaraan JKN, antara lain prosedur pelayanan kesehatan, standar fasilitas kesehatan, standar tarif pelayanan, formularium obat, dan asosiasi fasilitas kesehatan.

Pemerintah Daerah mengatur penyelenggaraan JKN di wilayah administratifnya. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban membangun sistem jaminan sosial nasional. Kewajiban ini diimplementasikan antara lain dengan menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan, turut menyubsidi iuran JKN, mengawasi penyelenggaraan JKN di wilayah kerjanya, membangun dukungan publik terhadap JKN-SJSN.

PENGAWAS

DJSN berwewenang melakukan monitoring dan evaluasi SJSN. UU BPJS menetapkan pengawas eksternal BPJS adalah DJSN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).


Print this page

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal, dan sumber

Pusat Informasi JKN > Pelaku JKN

http://jkn.jamsosindonesia.com/jkn/detail/pelaku-jkn

Copyright © 2019 Jamkesindonesia.