pusat informasi jaminan kesehatan indonesia
Username dan password tidak cocok
Email sudah terdaftar
* Untuk User Dokter
** Untuk User Faskes
*** Untuk User Peneliti

Anda tidak berhak masuk ke subforum ini

PUSAT INFORMASI JKN

Informasi program Jaminan Kesehatan terlengkap bagi Warga Negara Indonesia dan Expatriat yang bekerja di Indonesia.

Sanksi > Sanksi Bagi Pemberi Kerja > Sanksi Administratif

Sanksi administratif bagi pemberi kerja:

1. Teguran tertulis

  • BPJS Kesehatan memberikan sanksi tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari
  • Jika sampai batas waktu sanksi teguran tertulis pertama pemberi kerja belum melaksanakan kewajibannya, BPJS Kesehatan memberikan sanksi teguran tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari.

2. Denda

  • Jika sampai batas waktu sanksi teguran tertulis kedua pemberi kerja belum melaksanakan kewajibannya, BPJS Kesehatan mengenakan sanksi denda kepada pemberi kerja.
  • Denda tersebut sebesar 0,1% (nol koma satu persen) perbulan dari iuran yang seharusnya dibayar dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir. Denda dibayarkan bersamaan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.
  • Apabila denda tidak dibayar lunas akan mendapatkan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

3. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu

BPJS Kesehatan dapat memberikan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu jika denda belum dibayar secara lunas. Sanksi tersebut diberikan oleh Pemerintah atau Pemda Provinsi/Kab/Kota atas permintaan BPJS Kesehatan.

Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu bagi pemberi kerja meliputi:

  • Perizinan terkait usaha;
  • Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
  • Izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
  • Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
  • Izin mendirikan bangunan (IMB)

Pencabutan Sanksi Administratif

BPJS Kesehatan dapat mencabut sanksi tersebut bagi pemberi kerja, jika:

  • Pemberi kerja telah membayar denda secara lunas kepada BPJS Kesehatan; dan
  • Pemberi kerja mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan secara lengkap dan benar.

Persyaratan dokumen pencabutan sanksi

  • Bukti lunas pembayaran denda;
  • Bukti pendaftaran; dan
  • Bukti pemberian data kepesertaan yang lengkap dan benar

Print this page

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal, dan sumber

Sanksi > Sanksi Bagi Pemberi Kerja > Sanksi Administratif

http://jkn.jamsosindonesia.com/jkn/detail/sanksi-administratif

Copyright © 2019 Jamkesindonesia.