pusat informasi jaminan kesehatan indonesia
Username dan password tidak cocok
Email sudah terdaftar
* Untuk User Dokter
** Untuk User Faskes
*** Untuk User Peneliti

Anda tidak berhak masuk ke subforum ini

PUSAT INFORMASI JKN

Informasi program Jaminan Kesehatan terlengkap bagi Warga Negara Indonesia dan Expatriat yang bekerja di Indonesia.

Sanksi > Sanksi Bagi Perseorangan > Sanksi Administratif

Perseorangan terkena sanksi administratif bila terbukti melakukan pelanggaran:

  • Tidak mendaftarkan diri dan anggota keluarga
  • Tidak memberikan data secara lengkap dan benar

Tidak Mendaftarkan Diri Dan Anggota Keluarga

Sanksi tidak mendaftakan diri dan anggota keluarga adalah tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Sanksi meliputi:

  • Izin mendirikan bangunan (IMB);
  • Surat Izin Mengemudi (SIM);
  • Sertifikat tanah;
  • Paspor; atau
  • Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Sanksi diberikan oleh Pemerintah atau Pemda Provinsi/Kab/Kota atas permintaan BPJS Kesehatan.

Pencabutan sanksi

BPJS Kesehatan mencabut sanksi jika yang bersangkutan telah mendaftarkan dirinya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Kesehatan secara lengkap dan benar.

Persyaratan dokumen pencabutan sanksi

  • Menunjukkan kartu kepesertaan Jaminan Kesehatan (Kartu BPJS Kesehatan); atau
  • Surat tanda terima pendaftaran dan bukti lunas pembayaran iuran dari BPJS Kesehatan.

Tidak Memberikan Data Secara Lengkap Dan Benar

1. Teguran tertulis

  • BPJS Kesehatan memberikan sanksi tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.
  • Jika sampai batas waktu sanksi teguran tertulis pertama pemberi kerja belum melaksanakan kewajibannya, BPJS Kesehatan memberikan sanksi teguran tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari.

2. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

jika setelah batas waktu pengenaan sanksi teguran tertulis kedua peserta belum juga memberikan data diri dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar, BPJS Kesehatan dapat meminta Pemerintah atau Pemda Provinsi/Kab/Kota untuk memberikan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Sanksi meliputi:

  • Perizinan terkait usaha;
  • Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
  • Izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
  • Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
  • Izin mendirikan bangunan (IMB).

Pencabutan sanksi

Peserta memberikan data diri dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan.

Persyaratan dokumen pencabutan sanksi

  • Bukti pendaftaran Jaminan Kesehatan; dan
  • Surat tanda terima data kepesertaan yang lengkap dan benar dari BPJS Kesehatan.

Print this page

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal, dan sumber

Sanksi > Sanksi Bagi Perseorangan > Sanksi Administratif

http://jkn.jamsosindonesia.com/jkn/detail/sanksi-administratif-2

Copyright © 2019 Jamkesindonesia.