pusat informasi jaminan kesehatan indonesia
Username dan password tidak cocok
Email sudah terdaftar
* Untuk User Dokter
** Untuk User Faskes
*** Untuk User Peneliti

Anda tidak berhak masuk ke subforum ini

Pertanyaan

Sanksi Keterlambatan Pembayaran Iuran

09 January 2017
Seorang peserta BPJS Kesehatan mandiri telat membayar iuran selama 3 bulan. Bagaimana status kepesertaannya dan bagaimana menangani iuran yang tertunggak selama 3 bulan tersebut?

Jawaban

Ulasan:

Terima kasih atas pertanyaan Anda. Penjelasan mengenai iuran yang tertunggak akan dibahas secara lengkap di bawah ini.

Dasar Hukum

Ketentuan mengenai pembayaran iuran JKN dan sanksi atas keterlambatan pembayaran iuran JKN diatur dalam :

  1. Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.
  2. Peraturan BPJS Kesehatan No. 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan.

Intisari:

Keterlambatan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lebih dari 1 (satu) bulan, maka manfaat JKN akan diberhentikan sementara. Pemberhentian sementara jaminan kesehatan peserta dapat berakhir dan status kepesertaan aktif kembali apabila peserta:

  1. membayar iuran bulan tertunggak paling banyak untuk waktu 12 (dua belas) bulan; dan
  2. membayar iuran pada bulan saat peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara jaminan.


Peserta wajib membayar iuran JKN kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan. Berdasarkan PerPres No. 19 Tahun 2016 Pasal 17A.1 ayat (1) bahwa peserta yang terlambat membayar iuran JKN kebih dari 1 (satu) bulan maka jaminan kesehatan peserta akan diberhentikan sementara. Pemberhentian sementara jaminan kesehatan peserta dapat berakhir dan status kepesertaan aktif kembali apabila peserta:

  1. Membayar iuran bulan tertunggak paling banyak untuk waktu 12 (dua belas) bulan.
  2. Membayar iuran pada bulan saat peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara jaminan.

Untuk mengaktifkannya maka peserta harus membayar iuran sesuai bulan yang tertunggak. Tidak ada pengenaan denda untuk keterlambatan pembayaran iuran. Denda berlaku bagi peserta yang memanfaatkan pelayanan rawat inap dalam waktu 45 hari setelah pengaktifan kembali status kepesertaannya.

Denda yang dimaksud adalah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan:

  1. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan.
  2. Besar denda paling tinggi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Biaya pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah biaya pelayanan yang dihitung berdasarkan biaya yang terbentuk dari diagnosa akhir peserta yang disampaikan oleh Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).

Jika dapat dituliskan dalam rumus maka :

Denda = 2,5% x Biaya Rawat Inap x Jumlah Bulan Tertunggak


Di bawah ini adalah contoh kasus untuk penghitungan denda keterlambatan:

  • Bapak A adalah peserta JKN dengan hak atas manfaat rawat inap di ruang kelas 2, menunggak iuran JKN selama 3 bulan.  Bapak A telah melunasi seluruh tunggakan iuran dan pada hari kesepuluh pasca pembayaran tunggakan beliau dirawat di rumah sakit selama seminggu.  RS menagihkan klaim perawatan Bapak A sejumlah Rp 30.000.000,00 kepada BPJSK. Bapak A wajib membayar denda kepada BPJSK sejumlah Rp 2.250.000,00 sebelum meninggalkan rumah sakit, dengan perhitungan sebagai berikut:   

Denda      = 2,5 % x Rp 30.000.000,00 x 3 bulan tunggakan

                  = Rp 2.250.000,00