pusat informasi jaminan kesehatan indonesia
Username dan password tidak cocok
Email sudah terdaftar
* Untuk User Dokter
** Untuk User Faskes
*** Untuk User Peneliti

Anda tidak berhak masuk ke subforum ini

Memahami Penyelenggaraan JKN

Untuk membayangkan bagaimana pelanggaran dan kecurangan dapat terjadi, kita perlu memahami terlebih dahulu prinsip dan mekanisme penyelenggaraan program JKN. Penyelenggaraan Program JKN berdasarkan atas empat prinsip yaitu asuransi sosial, ekuitas, dana amanat, dan portabilitas. Sedangkan mekanisme penyelenggaraan JKN melibatkan empat aktor utama yaitu peserta, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan pemerintah.

Prinsip asuransi sosial dalam penyelenggaraan Program JKN diwujudkan dalam bentuk gotong­royong, kepesertaan wajib, iuran wajib berkala, dan pengembangan dana bagi kepentingan peserta.

Seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja sekurang­kurangnya 6 (enam) bulan di Indonesia wajib mendaftar dan mengiur setiap bulan. Besaran iuran dihitung proporsional terhadap pendapatan hingga batas tertentu, sehingga pekerja yang berpendapatan lebih tinggi wajib membayar iuran lebih besar daripada mereka yang berpendapatan lebih rendah. Bagi penduduk yang miskin atau tidak mampu, kewajiban membayar iuran diambil alih oleh Pemerintah atau dengan kata lain, Pemerintah membayari iuran. Peserta JKN tidak dapat meminta kembali iuran yang telah dibayarkan bila tidak terjadi sakit atau tidak memanfaatkan pelayanan JKN. Dengan demikian Program JKN menciptakan gotong­royong antara warga kaya dan warga miskin, serta antara warga sehat dan warga sakit. Seluruh dana yang terkumpul dari peserta wajib digunakan dan dikembangkan bagi kepentingan peserta. BPJS Kesehatan berhak atas dana operasional untuk penyelenggaraan program.

Prinsip ekuitas diwujudkan dengan jaminan pelayanan kesehatan berlaku sama bagi seluruh peserta, sesuai dengan kebutuhan medisnya. Jaminan pelayanan kesehatan tidak terkait dengan besaran iuran yang dibayarkan kepada BPJS Kesehatan.

Prinisip dana amanat bermakna bahwa seluruh iuran yang dibayarkan kepada BPJS Kesehatan wajib dikelola secara terbuka, hati­hati, dapat dipertanggungjawabkan, dan bertujuan untuk peningkatan manfaat.

Empat pelaku utama Program JKN berinteraksi dengan tujuannya masing­masing dan seringkali berbenturan satu dengan yang lainnya. Peserta berupaya untuk mengiur serendah mungkin untuk mendapatkan manfaat setinggi­tingginya. Fasilitas kesehatan sangat berkepentingan untuk memperoleh imbalan yang optimal dari BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN. BPJS Kesehatan berupaya untuk mengumpulkan iuran yang optimal dengan menghitung rinci pendapatan dan tunjangan pekerja, serta membayar pelayanan kesehatan seefisien mungkin dengan menerapkan mekanisme kendali biaya dan kendali mutu. Terakhir, pemerintah melalui peraturan dan kebijakan berupaya untuk menciptakan ketentuan yang mampu memobilisasi dana masyarakat untuk mendanai pelayanan kesehatan yang bermutu namun terjangkau dan berbiaya operasional rendah. 


Print this page

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal, dan sumber

TOPIK > Memahami Penyelenggaraan JKN

http://jkn.jamsosindonesia.com/topik/detail/memahami-penyelenggaraan-jkn

Copyright © 2019 Jamkesindonesia.