pusat informasi jaminan kesehatan indonesia
Username dan password tidak cocok
Email sudah terdaftar
* Untuk User Dokter
** Untuk User Faskes
*** Untuk User Peneliti

Anda tidak berhak masuk ke subforum ini

Pencegahan Kejahatan Keuangan

Penyelenggaraan Program JKN bercirikan hubungan sinergis, saling menopang, saling melengkapi, dan berurusan dengan perilaku ideal antar pemangku kepentingan. Oleh karenanya pencegahan pelanggaran bahkan kejahatan keuangan dalam JKN melibatkan tiga aspek yaitu hukum, budaya dan etika yang mengikat seluruh pelaku.

Berbagai ketentuan telah diatur dalam peraturan perundang­undangan jaminan sosial untuk mengatur dengan rinci dan jelas tugas, hak, kewajiban, kewenangan, dan larangan serta sanksi bagi berbagai pemangku kepentingan.

Sebagai contoh, kewajiban pekerja dan setiap orang menginformasikan data diri dan keluarga, serta kewajiban pemberi kerja untuk menginformasikan data pekerjanya dengan benar diatur dalam UU BPJS Pasal 17. Pelanggaran atas kewajiban ini dikenakan sanksi administratif oleh BPJS Kesehatan atau oleh pemerintah. Kewajiban membayar iuran tepat waktu dan tepat jumlah diatur dengan tegas dalam UU BPJS dan ancaman pidana denda dan pidana penjara dikenakan kepada pemberi kerja yang melanggar.

Demikian halnya dengan ketentuan transaksi antara BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan. UU SJSN, UU BPJS serta peraturan pelaksanaannya telah mengatur dengan rinci dan tegas tatacara penyelenggaraan pelayanan kesehatan, penagihan, pembayaran dan pengawasannya. Tatacara penyelenggaraan JKN diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013, Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2013, serta berbagai Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan BPJS Kesehatan. Tatacara subsidi iuran bagi PBI diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012 dan Peraturan Kementerian Keuangan. Tatacara pengenaan sanksi administratif telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013, sedangkan tatacara pengenaan sanksi pidana merujuk pada ketentuan dalam Kitab Hukum Acara Pidana.

Budaya dan etika gotong­royong dengan membayar iuran wajib seumur hidup serta tatacara penyelenggaraan jaminan pelayanan kesehatan merupakah hal baru bagi masyarakat, penyedia pelayanan kesehatan, bahkan bagi BPJS Kesehatan dan pemerintah. Peraturan perundang­undangan jaminan kesehatan tidaklah cukup untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan JKN. Serangkaian kerja besar dan berkelanjutan perlu dilakukan, antara lain memaklumatkan, menuntun dan mengajarkan tatacara penyelenggaraan JKN, mengawasi dan mengontrol para pemangku kepentingan, mengevaluasi kinerja, memberi imbalan/penghargaan, bahkan mengganjar dengan tegas para pelaku penyimpangan.

Pembangunan sistem pencegahan dan penanggulangan pelanggaran dalam penyelenggaraan JKN perlu memerhatikan insentif, kesempatan, dan pembenaran, yang dikenal dengan trias pelanggaran. Insentif adalah titik awal terjadi pelanggaran di mana pelaku melihat keuntungan yang akan diperoleh karena terbukanya peluang terjadi pelanggaran. Pelanggaran akan terjadi ketika pelaku meyakinkan dirinya tidak melakukan pelanggaran melainkan sekedar mengoreksi diri yang dirasakan salah.

Menekan atau menurunkan jumlah pelaku pelanggaran menjadi tujuan pertama. Hal ini dapat dicapai dengan edukasi yang disertai kampanye masif, penegakan hukum dengan tegas, pengenaan sanksi dengan adil, dan pembangunan kultur dan etik secara berkelanjutan.

Pencegahan terjadinya pelanggaran wajib disertai dengan perlindungan target­target kejahatan. Edukasi dan kampanye perlu dilakukan dengan disertai pengaturan kebijakan anti kecurangan/kejahatan serta perlindungan saksi.

Terakhir, sistem pencegahan pelanggaran wajib disertai dengan aksi­aksi yang bertujuan untuk mempersempit kesempatan terjadinya pelanggaran. Peraturan perundangan JKN yang jernih dan efektif disertai tata kelola dan prosedur pelayanan yang jelas dan tegas akan membimbing dan memotivasi pemangku kepentingan pada perilaku yang ideal. Kesempatan untuk terjadinya pelanggaran semakin dipersempit dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam transaksi. Telaah kontrol proses berjalan (concurrent) disertai pencatatan dan pelaporan yang adekuat akan semakin menutup kesempatan terjadinya pelanggaran.


Print this page

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal, dan sumber

TOPIK > Pencegahan Kejahatan Keuangan

http://jkn.jamsosindonesia.com/topik/detail/pencegahan-kejahatan-keuangan

Copyright © 2019 Jamkesindonesia.