pusat informasi jaminan kesehatan indonesia
Username dan password tidak cocok
Email sudah terdaftar
* Untuk User Dokter
** Untuk User Faskes
*** Untuk User Peneliti

Anda tidak berhak masuk ke subforum ini

Sejarah Jaminan Kesehatan

Sejarah perkembangan Jaminan Kesehatan di Indonesia dari 1960-2014.

1960-1970

  • Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No 865 tahun 1960 memperkenalkan program pemeliharaan kesehatan yang disebut "Jakarta Pilot Project" di Jakarta.
  • Menteri Kesehatan Prof. Dr. G.A Siwabessy mengeluarkan instruksi pembentukan komite dana sakit pada 1966.
  • Menteri Kesehatan Prof. Dr. G.A Siwabessy membentuk Badan Penyelenggara dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) yang berada di departemen kesehatan untuk mengelola asuransi kesehatan pegawai negeri.
  • Menteri Tenaga Kerja Awaloedin Djamin membentuk tim Kerja Kesejahteraan Pegawai Negeri (TKKPN).
  • KePres No 122 tahun 1968 menetapkan potongan gaji pegawai negeri sebesar 5% untuk membiayai pemeliharaan kesehatan.

1971-1980

  • Perpres No 8 tahun 1977 menetapkan iuran sebesar 2% gaji pokok berlaku kepada pegawai aktif dan pensiunan
  • Sistem kapitasi kepada mulai diperkenalkan di puskesmas Jakarta
  • BPDPK membatasi jumlah anak yang ditanggung sebanyak 3 orang

1981-1990

  • PP 2No 22 dan 23 tahun 1984 mentapkan pengelolaan asuransi kesehatan PNS dipisahkan dari Departemen Kesehatan
  • BPDBPK berubah menjadi perusahaan umum Husada Bahakti atau disingkat Perum PHB

1991-2000

  • Perum PHB ditingkatkan keleluasaannya menjadi PT Asuransi Kesehatan Persero atau PT Askes melalui PP No 6 tahun 1992.
  • UU No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan mewajibkan Pemerintah menyelenggarakan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM).
  • PerMenKes No 571 Tahun 1993 Pemerintah menyelenggarakan JPKM.
  • Kepmenkes No 1122 Tahun 1994 mengatur pemberian tanda pengenal bagi keluarga miskin dalam bentuk kartu Sehat untuk berobat ke Puskesmas.
  • Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dapat digunakan untuk pengobatan ke fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah.
  • Pengembangan dokter keluarga dalam penyelenggaraan Program JPKM Berdasarkan KepMenkes No 56 Tahun 1996
  • Pemerintah mengembangkan program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK)

2000-2014

  • Berdasarkan KepMenKes No 781 tahun 2003, No 1099 tahun 2003, dan 1141 Tahun 2003 pemerintah melaksanakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK Gakin) di 3 propinsi dan 13 kabupaten.
  • Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM/Askeskin)
  • Pemerintah mengesahkan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
  • Pemerintah membentuk UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS).
  • Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional melalui UU SJSN
  • PT Askes dibubarkan diganti dengan BPJS Kesehatan mulai beroperasi mulai 1 Januari 2014.

Sumber:

  1. Info BPJS Kesehatan. Perjalanan Panjang Asuransi Sosial BPDPK Hingga BPJS Kesehatan. Edisi IV Bulan Juli 2014.
  2. Peraturan Presiden No 8 Tahun 1977 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda 
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1984 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1992 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
  5. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 Tentang kesehatan
  6. PeraturanPemerintah Nomor 36 Tahun 1995 Tentang Penetapan Badan Penylenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  7. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
  8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Print this page

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal, dan sumber

TOPIK > Sejarah Jaminan Kesehatan

http://jkn.jamsosindonesia.com/topik/detail/sejarah-jaminan-kesehatan-2

Copyright © 2017 Jamkesindonesia.