pusat informasi jaminan kesehatan indonesia
Username dan password tidak cocok
Email sudah terdaftar
* Untuk User Dokter
** Untuk User Faskes
*** Untuk User Peneliti

Anda tidak berhak masuk ke subforum ini

Titik Titik Rawan

Memahami mekanisme kerja penyelenggaraan program JKN, alur dana, dan alur pelayanan adalah kunci untuk memahami potensi­potensi terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan JKN. Diagram di bawah ini mengilustrasikan titik­titik rawan pelanggaran yang melibatkan berbagai objektif dan transaksi di antara para pemangku kepentingan. Diagram 1: Titik­titik rawan pelanggaran pada program JKN.

Secara ringkas, pelanggaran dapat terjadi dalam transaksi pengumpulan dan pembayaran iuran, penagihan dan pembayaran klaim pelayanan kesehatan, investasi aset JKN dan aset BPJS Kesehatan, pengalokasian dana subsidi iuran, pengalokasian dana awal pemerintah, atau pada pengalihan aset PT Askes kepada BPJS Kesehatan.

Pelanggaran dalam pengumpulan dan pembayaran iuran dapat terjadi antara penduduk atau peserta dengan BPJS Kesehatan. Pekerja atau perseroangan memberikan informasi yang tidak benar mengenai pekerjaan, penghasilan, anggota keluarga, atau status pekerjaan. Pelanggaran juga dapat terjadi pada pemberi kerja/pengusaha, yaitu dengan melaporkan upah lebih rendah dari yang dibayarkan, mendaftarkan sebagian pekerjanya, menunggak pembayaran, bahkan menggelapkan iuran yang dikumpulkan dari potongan gaji/upah pekerja. Tujuannya sangat jelas yaitu mengurangi jumlah iuran yang dibayarkan kepada BPJS Kesehatan bahkan lebih buruk lagi adalah penyalahgunaan dana pekerja oleh pemberi kerja. Pelanggaran dalam pengumpulan iuran dapat melibatkan oknum BPJS Kesehatan dan pemberi kerja. Kolusi antara keduanya bermaksud untuk meminimalkan jumlah iuran yang dibayarkan kepada BPJS Kesehatan.

Penagihan dan pembayaran klaim fasilitas kesehatan kepada BPJS Kesehatan adalah titik rawan pelanggaran yang sering dibicarakan publik akhir­akhir ini. Kecurangan dapat terjadi pada dua belah pihak. Untuk mendapatkan pembayaran seoptimal mungkin dari BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan menagihkan klaim yang lebih tinggi daripada pelayanan yang sebenarnya diberikan kepada peserta, atau melakukan berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. Sebaliknya, BPJS Kesehatan dapat pula berlaku curang dengan mengubah sepihak kesepakatan kerja sama dengan fasilitas kesehatan semata­mata untuk meminimalkan kewajiban membayar pelayanan kesehatan, atau menunda­nunda pembayaran, bahkan ingkar membayar tagihan klaim.

Pelanggaran dapat terjadi pula dalam transaksi BPJS Kesehatan dengan pihak pengelola investasi aset JKN dan aset BPJS Kesehatan. Kecurangan finansial yang mungkin terjadi antara lain kolusi atau penggelapan.

Pemerintah tidak luput dari potensi pelanggaran dalam penyelenggaraan program JKN. Penyalahgunaan kewenangan hingga korupsi dan penggelapan dapat terjadi dalam pengalokasian subsidi iuran bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau pembayaran iuran JKN bagi pegawai pemerintah. Begitu pula dengan pengalokasian dana awal pemerintah kepada BPJS Kesehatan.

Transaksi antara BPJS Kesehatan dengan penyedia barang dan jasa adalah titik rawan Di internal BPJS Kesehatan. Kolusi dan korupsi dapat terjadi dalam pengadaan kebutuhan operasional BPJS Kesehatan.

Pelanggaran dapat terjadi menjelang beroperasinya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014. Pengalihan aset dan kewajiban PT Askes, Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jamsostek, dan Program Jamkesmas sangat rawan sehingga tidak berlebihan jika UU No. 24 Tahun 2011 (UU BPJS) mewajibkan Direksi PT Askes dan PT Jamsostek untuk mengumumkan laporan neraca penutup perseroan dan mewajibkan Direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengumumkan laporan neraca pembuka BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang telah diaudit dan disahkan oleh Menteri Keuangan.


Print this page

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal, dan sumber

TOPIK > Titik Titik Rawan

http://jkn.jamsosindonesia.com/topik/detail/titik-titik-rawan

Copyright © 2019 Jamkesindonesia.